Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 121
mengatakan akan ada aksi demo dengan 10 ribu buruh Senin (12/4) besok untuk menolak
rencana kebijakan THR dicicil lagi.
"Aksi di 1,000 pabrik/perusahaan, 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota," kata Said dalam
melakukan konferensi pers secara virtual, Minggu (11/4/2021).
Selain menolak THR dicicil, ada dua isu besar yang akan dibawa dalam aksi adalah terkait
penolakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sudah mulai berlaku.
Penolakan THR dicicil merujuk pada rekomendasi hasil pembahasan tim kerja Dewan
Pengupahan Nasional dan badan pekerja Tripartit Nasional terkait THR 2021 yang akan
diserahkan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.
"Menolak pembayaran THR dengan dicicil walaupun sudah beredar di media sosial kesepakatan
Tripartit Nasional yang akan direkomendasikan ke Menteri Tenaga Kerja, salah satu isinya yang
saya baca adalah menyerahkan pada bipartit bila mana perusahaan tidak mampu membayar
THR," jelas dia.
Ia menjelaskan bagi perusahaan yang mengklaim tidak bisa membayar THR secara penuh, Said
mendorong agar perusahaan harus secara transparan menyertakan laporan keuangan yang
menunjukkan kerugian selama dua tahun terakhir.
"Sebaiknya nanti dalam surat edaran Menaker adalah walaupun itu mekanisme bipartit, tapi tetap
tidak boleh dicicil. Bila terpaksa diambil keputusan di tingkat bipartit harus didahului dengan
membuka laporan keuangan perusahaan yang rugi dua tahun berturut-turut," jelas dia.
Kelonggaran berupa pembayaran THR yang bisa dicicil membuat perusahaan longgar untuk
memberikan kewajiban pada karyawan. Tahun lalu saja, menurut data Serikat Pekerja Nasional
(SPN) mencatat setidaknya 54 perusahaan masih berutang pembayaran THR. Perusahaan itu
utamanya di sektor industri tekstil, garmen dan sepatu.
"Ada 54 perusahaan yang masih berutang. Belum lagi perusahaan di sektor-sektor labour
intensive yang lain," kata dia.
Ia menekankan, buruh meminta THR tahun 2021 dibayarkan secara penuh, tidak lagi dicicil
seperti tahun lalu. Serikat buruh berpegang pada pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian
Airlangga Hartarto dalam pertemuan dengan 24 perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia, yang meminta pengusaha tahun ini berkomitmen membayar penuh THR karyawan.
"Masak sekarang mau dicicil lagi, kapan lunasinnya? Kami minta tidak ada lagi yang namanya
mencicil untuk bayar THR, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Menko Perekonomian,"
jelas dia.
120
