Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 124
Judul Pengusaha Mau Cicil THR? Buruh Minta Bukti Keuangan Merugi
Nama Media detik.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5528266/pengusaha-
mau-cicil-thr-buruh-minta-bukti-keuangan-merugi
Jurnalis Herdi Alif Al Hikam
Tanggal 2021-04-11 14:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami menolak pembayaran THR yang dicicil. Ini sudah beredar
hasil kesepakatan Forum Tripartit Nasional, kesepakatannya menyerahkan lagi soal THR ini ke
perjanjian bipartit bilamana pengusaha tak mampu membayar THR
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Yang mesti ditegaskan, meskipun mekanisme bipartit tetap
nggak boleh dicicil. Kalaupun mau dicicil maka harus membuka laporan keuangan selama dua
tahun berturut-turut, kita lihat rugi beneran apa nggak
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Ini banyak pengusaha sebenarnya mampu tapi bilang nggak
mampu dengan angin segar bisa dicicil THR-nya
Ringkasan
Kalangan buruh menolak apabila pembayaran tunjangan hari raya (THR) kembali dicicil lagi
tahun ini. Seperti diketahui, tahun lalu pembayaran THR diizinkan untuk dicicil akibat dampak
pandemi COVID-19 ke perusahaan.
PENGUSAHA MAU CICIL THR? BURUH MINTA BUKTI KEUANGAN MERUGI
Kalangan buruh menolak apabila pembayaran tunjangan hari raya (THR) kembali dicicil lagi
tahun ini. Seperti diketahui, tahun lalu pembayaran THR diizinkan untuk dicicil akibat dampak
pandemi COVID-19 ke perusahaan.
Tahun ini pemerintah sendiri sebetulnya sudah mengimbau agar THR dibayar tidak dicicil.
Namun, menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, saat ini telah
beredar keputusan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional yang memungkinkan pengusaha
untuk mencicil THR dengan adanya keputusan bipartit antara pengusaha dan pekerja.
Sebagai informasi, Forum Tripartit Nasional adalah forum dialog resmi antara asosiasi
pengusaha, serikat buruh, dan pemerintah untuk membahas masalah ketenagakerjaan.
123
