Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 136
Ia merujuk pada rekomendasi hasil pembahasan tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan
badan pekerja Tripartit Nasional terkait THR 2021 yang akan diserahkan kepada Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.
Terkait isu penyerahan keputusan THR kepada kesepakatan pekerja dan perusahaan atau
bipartit itu, Said menegaskan jika tidak dapat bayar penuh, perusahaan harus transparan
menyampaikan laporan keuangan berisi kerugian dalam dua tahun terakhir.
"Yang harus ditegaskan nanti dalam surat edaran Menaker adalah walaupun itu mekanisme
bipartit, tapi tetap tidak boleh dicicil. Bila terpaksa diambil keputusan di tingkat bipartit harus
didahului dengan membuka laporan keuangan perusahaan yang rugi dua tahun berturut-turut,"
ungkap Said.
KSPI berencana demo tolak THR dicicil baik di jalanan maupun virtual pada Senin (12/4) besok.
Diperkirakan melibatkan ribuan pekerja secara nasional. Hingga kini Menteri Ida Fauziyah belum
memutuskan skema pembayaran THR 2021.
"Kami akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan
Pekerja Tripartit Nasional. Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran
THR," kata Ida, Senin (5/4).
Dalam kesempatan itu, Ida juga memastikan bahwa THR adalah kewajiban yang harus
dibayarkan pengusaha kepada pekerja.
Pada tahun lalu kebijakan THR ada yang dicicil dan tidak sesuai keputusan menteri. Pandemi
COVID-19 berdampak ke perushaan jadi alasan. Tetapi menurut organisasi buruh hingga lewat
tenggat masih ada perusahaan belum melunasi cicilan THR 2020.
135
