Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 131
Judul KSPI Desak Pembayaran THR 2021 Tak Dicicil & Penuh
Nama Media merdeka.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/kspi-desak-pembayaran-thr-2021-
tak-dicicil-amp-penuh.html
Jurnalis Henny Rachma Sari
Tanggal 2021-04-11 13:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Menolak pembayaran THR dengan dicicil walaupun sudah
beredar di media sosial kesepakatan Tripartit Nasional yang akan direkomendasikan ke Menteri
Tenaga Kerja, salah satu isinya yang saya baca adalah menyerahkan pada bipartit bila mana
perusahaan tidak mampu membayar THR
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Yang harus ditegaskan nanti dalam surat edaran Menaker
adalah walaupun itu mekanisme bipartit, tapi tetap tidak boleh dicicil. Bila terpaksa diambil
keputusan di tingkat bipartit harus didahului dengan membuka laporan keuangan perusahaan
yang rugi dua tahun berturut-turut
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami akan mendengarkan laporan dari Tim
Kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripartit Nasional. Setelah itu baru akan
dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan pihaknya meminta
tunjangan hari raya (THR) tidak dibayar secara bertahap atau harus dibayar penuh. Jika
terpaksa, perusahaan juga harus melampirkan laporan kerugian.
KSPI DESAK PEMBAYARAN THR 2021 TAK DICICIL & PENUH
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan pihaknya meminta
tunjangan hari raya (THR) tidak dibayar secara bertahap atau harus dibayar penuh. Jika
terpaksa, perusahaan juga harus melampirkan laporan kerugian.
"Menolak pembayaran THR dengan dicicil walaupun sudah beredar di media sosial kesepakatan
Tripartit Nasional yang akan direkomendasikan ke Menteri Tenaga Kerja, salah satu isinya yang
saya baca adalah menyerahkan pada bipartit bila mana perusahaan tidak mampu membayar
THR," kata Presiden KSPI dalam konferensi pers virtual, seperti dikutip Antara, Minggu (11/4).
130
