Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

THR," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi
pers virtual dipantau dari Jakarta, Ahad (11/4).
Said merujuk pada rekomendasi hasil pembahasan tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan
badan pekerja Tripartit Nasional terkait THR 2021 yang akan diserahkan kepada Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Ada informasi bahwa keputusan THR diserahkan
kepada kesepakatan pekerja dan perusahaan atau bipartit.

Karena itu, Said mendorong agar perusahaan yang tidak dapat membayar harus secara
transparan menyertakan laporan keuangan yang menunjukkan kerugian selama dua tahun
terakhir. "Yang harus ditegaskan nanti dalam surat edaran Menaker adalah walaupun itu
mekanisme bipartit, tapi tetap tidak boleh dicicil. Bila terpaksa diambil keputusan di tingkat
bipartit harus didahului dengan membuka laporan keuangan perusahaan yang rugi dua tahun
berturut-turut," tegas Said.

Untuk menolak kebijakan THR dicicil tersebut, bersama dengan berbagai isu lain seperti UU Cipta
Kerja, Said mengatakan buruh akan melakukan aksi lapangan dan virtual pada Senin (12/4). Aksi
ini melibatkan ribuan pekerja di 1.000 pabrik di 20 provinsi di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, pada Senin (5/4), Menaker Ida mengatakan skema THR 2021 masih dalam
pembahasan yang melibatkan Dewan Pengupahan Nasional dan Tripartit Nasional. "Kami akan
mendengarkan laporan dari Tim Kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripartit
Nasional. Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," kata Ida.

Dalam kesempatan itu, Ida juga memastikan bahwa THR adalah kewajiban yang harus
dibayarkan pengusaha kepada pekerja.

141