Page 178 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (7/4/2021) di
Jakarta.

PESERTA JKP YANG KENA PHK TERIMA TIGA MANFAAT, BEGINI PENJELASAN
MENAKER IDA.

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, pekerja yang menjadi peserta
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ( JKP ) lalu di kemudian hari terkena Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) berhak mendapatkan tiga manfaat.

Hal itu diungkapkan Menaker Ida dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI dan Dirut
BPJS Ketenagakerjaan, Rabu (7/4/2021) di Jakarta.

"Manfaat bagi pekerja yang terPHK dalam program JKP adalah uang tunai yang rinciannya 45
persen dari upah untuk tiga bulan pertama, dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya,
dan ini diberikan paling lama enam bulan," kata Menaker Ida melalui keterangan resmi yang
diterima, di Jakarta, Sabtu (10/4).

Politikus PKS itu menjelaskan, manfaat yang kedua adalah pemegang JKP akan mendapatkan
bimbingan jabatan yang akan dilakukan oleh petugas pengantar kerja.

Manfaat ketiga, sambung dia, pelatihan kerja akan berbentuk pelatihan berbasis kompetensi.

"Dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, dan perusahaan," kata dia.

Sementara itu, terkait persyaratan untuk mendapatkan tiga manfaat itu adalah sebagai berikut.

Pertama, WNI yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan
kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013, yaitu untuk usaha besar dan
usaha menegah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP dan JKM, kemudian untuk usaha
kecil dan mikro, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM.

"Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun, dan mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha baik kapasitasnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)," kata Menaker Ida.

Dia menyebut, adapun sumber pembiayaan dari JKP yakni iuran pemerintah pusat sebesar 0,22
persen, sumber pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14 persen
dan Jaminan Kematian 0,10 persen.

"Ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yg dilaporkan ke BPJS dengan batas upah
sebesar Rp 5 juta," beber Menaker Ida.

Perempuan kelahiran Mojokerto itu juga menjelaskan penerima manfaat program JKP yang
mengalami PHK diatur sesuai dengan UU Cipta Kerja (Pasal 154A UU No. 11 Tahun 2020).

"Pekerja yang berkeinginan untuk bekerja kembali dan pekerja yang memiliki masa iur paling
sedikit 12 bulan dalam 24 bulan serta membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi
PHK," jelas dia.

Kendati demikian, hal ini tidak berlaku untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total
tetap, pensiun, dan meninggal dunia.

Menaker Ida menambahkan, pihaknya terus mematangkan pelaksanaan program JKP dengan
menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menjadi aturan turunan

177