Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 183
"Hal ini menjadikan kita lebih fokus dalam mengelola dan membina SDM ASN Ketenagakerjaan
yang kompeten dan profesional, baik yang diperuntukkan bagi Kemnaker, kementerian/lembaga
lain, maupun pemerintah daerah," kata Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, dalam
sosialisasi Roadmap Reformasi Birokrasi di BBPLK Medan, Sumatera Utara, hari Jumat (9/4).
Sekjen Anwar Sanusi mengatakan, reformasi birokrasi dilakukan dengan restrukturisasi
organisasi. Hal ini dilakukan dengan merombak sejumlah jabatan struktural menjadi jabatan
fungsional. Baik yang berada di kantor pusat maupun UPTP di daerah.
Dengan adanya reformasi birokrasi ini, Kemnaker lebih fokus dalam mengelola dan membina
SDM ASN Ketenagakerjaan yang kompeten dan profesional, baik yang diperuntukkan bagi
Kemnaker, kementerian/lembaga lain, maupun pemerintah daerah.
Empat jabatan fungsional yang pembinaannya ada di Kemnaker adalah instruktur, pengawas
ketenagakerjaan, mediator, dan pengantar kerja. Keempat jabatan fungsional tersebut adalah
jabatan SDM yang dibutuhkan oleh dunia ketenagakerjaan.
"Jabatan-jabatan ini adalah SDM yang dibutuhkan di dunia ketenagakerjaan. Mereka ini tidak
hanya bertempat di Kemnaker, namun juga di kementerian/lembaga lain, serta di Pemda,"
jelasnya.
Sekjen Anwar menambahkan, selain reformasi birokrasi, pihaknya juga telah menerapkan
reformasi BLK. Reformasi ini bertujuan untuk menjadikan pelatihan vokasi melalui BLK sebagai
icon Kemnaker.
Dalam reformasi BLK, Kemnaker menerapkan 6R yaitu reformasi kelembagaan, redesain
substansi pelatihan, revolusi SDM, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana, rebranding BLK,
dan relationship.
Sekjen Anwar berharap, kedua reformasi ini meningkatkan kualitas SDM ketenagakerjaan untuk
mendukung menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih baik.
"Saya ingin kita semakin bangga, semakin senang, untuk bekerja di tempat ini. Sehingga kita
semakin memberikan yang terbaik bagi BLK, utamanya Kemnaker," ujarnya.
[hhw].
182
