Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 203
RIZA: THR KEWAJIBAN DAN HARUS DIPENUHI TEPAT WAKTU
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan bahwa tunjangan hari raya (THR)
adalah merupakan kewajiban yang sudah diatur undang-undang, sehingga dia meminta para
pengusaha memberikan ke pekerja atau karyawan secara tepat waktu.
"THR kewajiban bagi semua (pengusaha) untuk memberikan THR pada waktunya. Segera
diberikan haknya pada yang berhak," kata Riza di Jakarta, Jumat.
Riza meminta agar para pengusaha tidak lagi menunda-nunda apabila sudah waktunya
mengeluarkan THR, dan dia meyakini, setiap pengusaha dan pimpinan perusahaan bisa mengerti
hak-hak karyawan dan berharap membayar THR secara penuh.
"Kami sangat yakin, para pemimpin pengusaha juga memberikan hak bagi karyawannya
buruhnya," kata Riza.
Soal mekanisme pembayaran THR apakah dicicil seperti tahun sebelumnya, Riza mengatakan
pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada regulasi yang berlaku.
"Mekanisme (pembayaran THR) diatur sesuai dengan ketentuan," kata Riza.
Sebelumnya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertransgi) DKI Jakarta
Andri Yansyah sebelumnya mengatakan masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat soal
mekanisme pembayaran THR.
"Kalau pemerintah pusat sudah ada ketentuannya, nanti kami di wilayah ataupun di daerah akan
menyosialisasikan baik kepada asosiasi (pengusaha) maupun kepada federasi (serikat pekerja),"
kata Andri.
Terkait dengan sanksi dan pengawasan yang akan diterapkan apabila keputusan pengusaha
diwajibkan membayar THR secara penuh.
"Nanti keputusan itu pasti ada aturan terkait masalah pengawasan dan sanksi, apabila ketentuan
itu tidak dipenuhi atau dilanggar, tunggu aja," ujar dia.
Presiden Joko Widodo telah mendorong agar pihak swasta memberikan THR kepada karyawan
mereka. Jokowi menyampaikan hal tersebut di dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara,
Jakarta, Rabu (7/4).
"Ini tadi disampaikan bahwa sudah waktunya pihak swasta untuk memberikan THR karena
berbagai kegiatan sudah diberikan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto
selepas sidang kabinet..
202
