Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 250
Judul Ditjen Binwasnaker & K3 Sosialisasi Tentang Pentingnya JKP
Nama Media gatra.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://www.gatra.com/detail/news/508730/milenial/ditjen-
binwasnaker--k3-sosialisasi-tentang-pentingnya-jkp
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-09 17:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah menggulirkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui BPJS
Ketenagakerjaan, hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun
2021 Tentang Penyeleggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang menjadi
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
DITJEN BINWASNAKER & K3 SOSIALISASI TENTANG PENTINGNYA JKP
Jakarta, - Pemerintah menggulirkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melalui BPJS
Ketenagakerjaan, hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun
2021 Tentang Penyeleggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang menjadi
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Di mana, manfaat JKP ini akan diberikan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan
kerja (PHK).
Menyikapi adanya pertauran baru tersebut, yang sekaligus merupakan terobosan baru,
Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3) telah melakukan sosialisasi
beberapa PP, termasuk PP Nomor 37/2021 yang berlangsung pada Hari Selasa (6/4/2021)
dikamas dengan Talkshow yang merupakan kolaborasi Ditjen Binwasnaker dan K3 dengan
Direktorat Jenderal PHI dan Jamsostek dan juga BPJS Ketenagakerjaan.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Binwasnaker dan K3, Ibu Haiyani Rumondang menyampaikan
bahwa hal ini merupakan wujud komitmen Ditjen Binwasnaker dan K3 untuk bersama-sama
memberikan informasi agar pengusaha, pekerja/buruh, pengawas ketenagakerjaan dan
pemangku kepentingan lainnya dapat mempunyai pemahaman yang sama, dan
mengimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan
tersebut.
Lebih lanjut, Ibu Dirjen menyampaikan bahwa manfaat dari program JKP ini sangat luar biasa
bagi para pekerja yang sudah terdapaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, di antara
249
