Page 247 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

waktu kerja yang kurang atau lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2).
(2). Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja
kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik: a.
penyelesaian pekerjaan kurang dari 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan kurang dari 35 (tiga puluh
lima) jam 1 (satu) minggu; b. waktu kerja fleksibel; atau c. pekerjaan dapat dilakukan di luar
lokasi kerja." Dalam penjelasan Pasal 23 ayat (2) huruf b, yang dimaksud dengan "waktu kerja
fleksibel" adalah pengaturan waktu kerja yang memberikan lebih banyak kebebasan kepada
Pengusaha dan Pekerja/Buruh dalam mengatur jam kerja.

Selain itu, dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU
Ketenagakerjaan), diatur bahwa hubungan kerja adalah hubungan hukum untuk melakukan
pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Selanjutnya, menyimak lebih jauh dalam Pasal 54 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa dalam
perjanjian kerja, sekurang-kurangnya memuat: (a) nama, alamat perusahaan, dan jenis
usahanya; (b) nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh; (c) jabatan atau jenis
pekerjaan; (d) tempat [lokasi] pekerjaan; (e) besarnya upah dan cara pembayarannya; (f)
syarat-syarat kerja, memuat hak dan kewajiban para pihak; (g) mulai dan jangka waktu
berlakunya perjanjian kerja; (h) tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan (i) tanda-tangan
para pihak.
Dengan demikian, secara hukum diperbolehkan penerapan waktu dan lokasi kerja yang fleksibel
serta diperlukan perjanjian. Adapun yang diperjanjikan dalam hubungan kerja adalah
kesepakatan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan.

Yang dimaksud dengan "yang diperjanjikan" adalah kesediaan karyawan untuk melakukan
pekerjaan atas dasar perintah, baik yang tertera dalam perjanjian, maupun yang dirinci lebih
lanjut dalam peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), atau yang detailnya
dijabarkan dalam deskripsi pekerjaan.
Berkaitan dengan sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pekerjaan,
penyediaannya seharusnya disediakan oleh pengusaha, bahkan menjadi kewajiban serta
tanggung jawab perusahaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 54 jo Pasal 1
angka 15 UU Ketenagakerjaan..

246