Page 283 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

Judul Soal Uang Pesangon Pekerja, Bagaimana Harusnya?
Nama Media kumparan.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://kumparan.com/syarif-yunus/soal-uang-pesangon-pekerja-
bagaimana-harusnya-1vWD5IF1JVA
Jurnalis Syarif Yunus
Tanggal 2021-04-09 12:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Mungkin, banyak pekerja di Indonesia belum tahu. Saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)
yang dialami pekerja. Pada UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 156 ayat (1) disebutkan
"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon
dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima".
Adapun acuan besarannya terdiri dari: a) uang pesangon (ayat 2), b) uang penghargaan masa
kerja (UPMK) (ayat 3), dan c) uang penggantian hak (UPH) seperti cuti tahunan dan biaya ongkos
pekerja (ayat 4).

SOAL UANG PESANGON PEKERJA, BAGAIMANA HARUSNYA?

Mungkin, banyak pekerja di Indonesia belum tahu. Saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)
yang dialami pekerja. Pada UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 156 ayat (1) disebutkan
"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon
dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima".
Adapun acuan besarannya terdiri dari: a) uang pesangon (ayat 2), b) uang penghargaan masa
kerja (UPMK) (ayat 3), dan c) uang penggantian hak (UPH) seperti cuti tahunan dan biaya ongkos
pekerja (ayat 4).

Bahkan sebagai acuannya, telah terbit pula Peraturan Pemerintah (PP) No. 35/2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja sejak 2 Februari 2021. Itu berarti ada kewajiban yang harus dipenuhi pengusaha
atau perusahaan kepada pekerja saat PHK terjadi.

Ini soal uang pesangon yang menjadi hak pekerja. Maka saat terjadi PHK, baik akibat usia
pensiun, meninggal dunia, atau akibat efisiensi perusahaan. Bahkan ada 17 alasan sebab
terjadinya PHK. Untuk itu, setiap pekerja di mana pun, harus tahu dan paham. Apa saja hak
yang seharusnya diterima? Setiap kebijakan pasti ada konsekuensinya, untuk kedua pihak. Baik
pengusaha atau pekerja.

Tapi sayangnya, tingkat kepatuhan pengusaha dalam membayar uang pesangon pekerja relatif
masih terabaikan. Data Kemenaker tahun 2019 menyebut hanya 27 persen pengusaha yang
282