Page 284 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

memenuhi pembayaran kompensasi sesuai aturan. Sisanya, 73 persen tidak melakukan
pembayaran kompensasi PHK sesuai aturan. Data Sakernas BPS 2018 pun menyatakan hanya 7
persen pekerja yang menerima uang pesangon sesuai ketentuan. Ada 66 persen pekerja tidak
mendapat pesangon sesuai aturan dan 27 persen pekerja menerima pesangon kurang dari yang
seharusnya diterima.

Uang pesangon adalah kewajiban pembayaran atas pemberhentian kerja dari pengusaha kepada
pekerja. Bila tidak dibayarkan, maka dapat diduga pengusaha lalai dan mengalami masalah
keuangan. Setidaknya ada 2 sebab uang pesangon tidak dibayarkan: 1) tidak tersedianya dana
pengusaha untuk membayar pesangon sesuai ketentuan dan 2) rendahnya kesadaran
pengusaha untuk menyiapkan dana pesangon pekerjanya saat bisnis berjalan normal.

Maka mau tidak mau, dengan diberlakukan UU No. 11/2020 Cipta Kerja dan PP 35/2021, setiap
pengusaha harus harus dapat membuktikan tingkat kepatuhan pembayaran kompensasi uang
pesangon pekerja sesuai aturan baru yang berlaku. Karena itu, pengusaha tidak cukup hanya
mencatat atau membukukan kewajiban pesangon ke dalam sistem keuangan perusahaan. Tapi
pesangon harus didanakan secara berkala dan dipisahkan dari kekayaan perusahaan. Agar saat
dibutuhkan, uang pesangon pekerja sudah tersedia dan dapat dibayarkan dengan semestinya.

Uang pesangon harus mulai didanakan pengusaha dari sekarang. Karena cepat atau lambat,
uang pesangon harus dibayarkan. Skema "pay as you go" atau sistem pendanaan langsung saat
uang pesangon dibutuhkan tidak lagi tepat. Harus diubah ke skema " ", didanakan secara rutin
dan terpisah dari kekayaan pengusaha. Serahkan ke pihak ketiga yang kompeten untuk
mengelolanya. Agar saat terjadi PHK, uang pesangon pekerja dapat dibayarkan. Sekaligus dapat
mengurangi risiko keuangan dan arus kas pengusaha.

Kenapa uang pesangon pekerja harus didanakan dari sekarang? Karena ada 3 alasan. Yaitu 1)
ada kepastian dana untuk membayar pesangon pekerja, 2) ada hasil investasi selama uang
pesangon didanakan sehingga dapat mengurangi beban biaya pengusaha, dan 3) dimungkinkan
ada insentif pajak saat dibayarkan, khususnya PHK pekerja akibat akibat pensiun.

Nah, untuk mendanakan uang pesangon pekerja, mungkin lembaga keuangan yang kompeten
seperti Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dapat dilirik. Untuk mengelola dan memupuk
uang pesangon yang dibutuhkan pengusaha, sesuai jumlah dan masa kerja masing-masing
pekerjanya.

Memang uang pesangon pekerja, bak "dua sisi mata uang". Selain besaran pesangon yang harus
dipenuhi sesuai aturan. Tapi secara moral pun, dibayar atau tidaknya uang pesangon sangat
bergantung iktikad baik pengusaha. Tapi yang pasti, cepat atau lambat, uang pesangon pasti
dibayarkan. Masalahnya, mau dipersiapkan sejak dini atau tidak? #UangPesangonPekerja
#EdukasiDanaPensiun #EdukatorDanaPensiun #YukSiapkanPensiun.

283