Page 286 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

dampak pandemi Covid-19. Pada 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memproyeksikan
penyerapan tenaga kerja sebanyak 3 juta.

PEMPROV JABAR PROYEKSIKAN 3 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA DI 2023

- Pemerintah Provinsi Jawa Barat ( Pemprov Jabar ) terus berupaya meningkatkan ketersediaan
lapangan pekerjaan.

Saat ini, jumlah pencari kerja di Jawa Barat meningkat signifikan akibat dampak pandemi Covid-
19.

Pada 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memproyeksikan penyerapan tenaga kerja sebanyak
3 juta.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Taufik
Garsadi saat peluncuran jabarjawara.id di Bandung, Kamis 8 April 2021.
Selain menyediakan informasi lowongan kerja, portal dalam jaringan (online) ini pun diharapkan
bisa menghimpun berbagai data yang diperlukan terkait industri dan ketenagakerjaan.

"Tiga juta pencari kerja ini diproyeksikan mendapat hak pekerjaan melalui situs tersebut," ujar
Taufik Gersadi.

"Dalam portal ini, lowongan perkerjaan dari seluruh perusahaan di Jawa Barat dapat diakses
para peminat. Selain itu, para peminat pun bisa mengikuti tes minat dan bakat di portal tersebut
untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja," tutur Kadisnakertrans Jabar itu.

Menurutnya, terdapat 80 ribu perusahaan yang bermitra dalam program ini. Taufik mengaku
akan terus menambah perusahaan untuk memperluas pasar lapangan kerja.
Dia mengharapkan, seluruh perusahaan dapat masuk ke portal jabarjawara.id tersebut.

"Ini menjadi hal yang sangat krusial, (penambahan) ini bergerak terus. Semakin lama
perusahaan semakin sadar. Selama ini, data itu baru sebagian, ini sangat vital," kata Taufik.

Pihaknya optimistis, pada 2023 masalah pengangguran tertangani karena pemulihan pandemi
covid-19 terus berlangsung.
"Kalau dunia usaha kita pulih, dua tahun ini sudah pemulihan sampai 2023 selesai. Tapi tidak
seperti yang lalu, perusahaan pulih yang direkrut dari luar, tetap saja pengangguran," kata
Taufik.

Lebih lanjut dia menuturkan, portal dalam jaringan (online) ini pun diharapkan bisa menghimpun
berbagai data yang diperlukan terkait industri dan ketenagakerjaan. Selama ini pihaknya
kesulitan untuk menghimpun data ketenagakerjaan.

"Selama ini data kita hanya baru sebagian, jadi data penganggur yang baru itu hanya
berdasarkan data BPS, 2,53 juta.

By-name by-address baru 80 ribu yang dirumahkan, 18 ribu yang di-PHK," ucap dia.
Sulitnya menghimpun data ini, lanjut dia, dikarenakan setiap pihak memegang datanya secara
masing-masing.

"Perguruan tinggi, dinas pendidikan, mereka memegang data sendiri-sendiri. Demikian juga
perusahaan, pegang data sendiri-sendiri," katanya Padahal, menurut dia secara aturan setiap
285