Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Mugiharso mengatakan,
pemberian THR oleh pengusaha kepada pekerja bersifat wajib dan harus dibayarkan paling
lambat tujuh hari sebelum Lebaran.

"Secara umum perusahaan harus membayar penuh, tidak boleh mencicil," kata Susiwijono saat
dihubungi di Jakarta, Minggu (11/4).

Perusahaan yang masih ter-dampak pandemi Covid-19 dan belum mampu membayar THR harus
membuktikan ketidakmampuan kepada pekerja/buruh lewat laporan keuangan yang transparan
atau bukti dari perbankan. Solusi diambil lewat dialog pengusaha dan pekerja. Pemerintah
daerah diminta aktif menengahi perundingan.

" Dialog harus dilaksanakan secara kekeluargaan dan itikad baik untuk membahas cara dan
waktu pembayaran THR Namun, THR harus tetap dibayarkan sebelum hari raya keagamaan,"
katanya.

Tahun lalu, SE Menaker Nomor M/6/H1.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR
Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Covid-19 membolehkan
perusahaan swasta menunda atau mencicil pembayaran THR hingga akhir tahun.

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, pengawasan dinas ketenagakerjaan
di daerah akan diperkuat untuk meminta pengusaha membuktikan ketidakmampuan serta
memfasilitasi dialog bipartit antara pekerja dan pengusaha.

Keputusan soal THR menimbang masukan Dewan Pengupahan Nasional serta Lembaga Kerja
Sama Tripartit Nasional yang terdiri dari perwakilan unsur pengusaha dan serikat pekerja/buruh.
Namun, penjelasan resmi dan detail baru akan disampaikan Menaker Senin ini.

Momentum konsumsi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah hendak
menjadikan Ramadhan dan Lebaran sebagai momentum mendorong konsumsi masyarakat dan
mengungkit perekonomian triwulan 11-2021. Oleh karena itu, tahun ini pengusaha tidak
mendapat kelonggaran seperti tahun lalu.

"Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi triwulan I masih negatif, apabila pertumbuhan triwulan
II tidak mencapai 6,7 persen, target pertumbuhan ekonomi 5 persen pada 2021 tidak bisa
tercapai," ujarnya dalam keterangan resmi.
Konsumsi masyarakat berperan 55-57 persen dalam produk domestik bruto Indonesia.

Ketentuan pembayaran THR tahun ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menaker No 6/2016 tentang THR Keagamaan untuk
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Pengusaha yang terlambat membayar THR sesuai waktu yang
ditentukan akan dikenai denda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. Denda tak
menghilangkan kewajiban.

Transparan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said lqbal berharap pemerintah menegakkan
kewajiban perusahaan membuka laporan keuangan secara transparan. Ia berharap SE Menaker
menegaskan aturan itu dan THR tak boleh dicicil.

Berdasarkan data Serikat Pekerja Nasional (SPN), sampai dengan Maret 2021 masih ada 1.478
pekerja di Jabodetabek yang belum menerima THR 2020 secara utuh.

28