Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 33
Judul KSPI Minta THR Dibayar Penuh
Nama Media suaramerdeka.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/260434-kspi-minta-thr-
dibayar-penuh
Jurnalis Red
Tanggal 2021-04-12 01:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Kami menolak pembayaran THR dengan dicicil, walaupun
sudah beredar di media sosial kesepakatan Tripartit Nasional yang akan direkomendasikan
kepada Menteri Tenaga Kerja. Salah satu isinya yang saya baca adalah menyerahkan pada
bipartit bila perusahaan tidak mampu membayar THR
negative - Said Iqbal (ketua KSPI) Yang harus ditegaskan nanti dalam surat edaran Menaker
adalah walaupun itu mekanisme bipartit, tapi tetap tidak boleh dicicil. Bila terpaksa diambil
keputusan di tingkat bipartit harus didahului dengan membuka laporan keuangan perusahaan
yang rugi dua tahun berturut-turut
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan pihaknya meminta
tunjangan hari raya (THR) tidak dibayar secara bertahap atau harus dibayar penuh. Jika terpaksa
sebaliknya, ia meminta perusahaan menyertakan laporan kerugian. "Kami menolak pembayaran
THR dengan dicicil, walaupun sudah beredar di media sosial kesepakatan Tripartit Nasional yang
akan direkomendasikan kepada Menteri Tenaga Kerja.
KSPI MINTA THR DIBAYAR PENUH
JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan
pihaknya meminta tunjangan hari raya (THR) tidak dibayar secara bertahap atau harus dibayar
penuh. Jika terpaksa sebaliknya, ia meminta perusahaan menyertakan laporan kerugian. "Kami
menolak pembayaran THR dengan dicicil, walaupun sudah beredar di media sosial kesepakatan
Tripartit Nasional yang akan direkomendasikan kepada Menteri Tenaga Kerja.
Salah satu isinya yang saya baca adalah menyerahkan pada bipartit bila perusahaan tidak
mampu membayar THR," kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (11/4). Dia
merujuk pada rekomendasi hasil pembahasan tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan badan
32