Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

"Untuk aksi lapangan, akan diikuti kurang lebih 10.000 buruh di seluruh Indonesia, yaitu di 1.000
pabrik atau perusahaan, 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota," kata Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (11/4).

Beberapa isu yang akan disuarakan dalam aksi tersebut antara lain meminta hakim Mahkamah
Konstitusi untuk membatalkan omnibus law Cipta Kerja. Khususnya klaster ketenagakerjaan yang
dinilai mengancam masa depan buruh, mulai dari job security, income security, dan juga social
security.

Kedua, mendorong pemberlakuan upah minimum sektoral kabupaten/kota. Ketiga, menolak
pembayaran tunjangan hari raya (THR) dengan cara dicicil.

"Yang keempat, kami juga meminta diusut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan oleh
Kejaksaan Agung. Jangan berdalih nanti hasil akhirnya karena alasan bisnis," tegas Iqbal.

Untuk aksi di MK, Iqbal mengungkapkan nantinya akan datang perwakilan buruh dari 20 provinsi
dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sedangkan aksi di daerah-daerah dilakukan
di kantor gubernur, bupati, atau wali kota.

Mereka juga meminta tunjangan hari raya tidak dibayar secara bertahap atau harus dibayar
penuh. Jika terpaksa dibayarkan bertahap maka perusahaan harus menyertakan laporan
kerugian.

Said merujuk pada rekomendasi hasil pembahasan tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan
badan pekerja Tripartit Nasional terkait THR 2021 yang akan diserahkan kepada Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Ada informasi bahwa keputusan THR diserahkan kepada kesepakatan pekerja dan perusahaan
atau bipartit. Karena itu, Said mendorong agar perusahaan yang tidak dapat membayar harus
secara transparan menyertakan laporan keuangan yang menunjukkan kerugian selama dua
tahun terakhir.

"Bila terpaksa diambil keputusan di tingkat bipartit harus didahului dengan membuka laporan
keuangan perusahaan yang rugi dua tahun berturut-turut," tegas Said. (Knu)

37