Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

lunas mencicil mencakup 1.487 karyawan/pekerja yang THR-nya masih dicicil, belum lunas.
Meliputi kurang lebih 13 perusahaan," ujar Said dalam konferensi pers, Minggu (11/4).
Mengutip dari data SPN, beberapa perusahaan di berbagai wilayah masih menunggak THR.
Misalnya di Jakarta, masih ada perusahaan yang baru membayar sebesar 15% hingga 75%,
bahkan menurutnya ada perusahaan di Banten yang baru membayar THR tahun lalu sebesar Rp
250.000.

Menurutnya, berbagai pekerja tersebut tersebut berasal dari sektor industri padat karya seperti
tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman, sebagian komponen elektronik dan lainnya.

Meski begitu, dia pun mengatakan ada perusahaan yang memang benar-benar terdampak,
seperti sektor pariwisata. "Kita bisa pahami, kayak hotel, kapasitas okupansinya cuma 10%. Itu
wajar kalau memang ada kesepakatan bipartit, tetapi melampirkan kerugian 2 tahun berturut-
turut," ujarnya.

Adapun, Said menyebut sampai saat ini pihaknya belum menerima informasi adanya perusahaan
yang sudah mendapatkan sanksi/dihukum karena tidak melunasi pembayaran THR ini, padahal
berdasarkan aturan Kemnaker, perusahaan yang melanggar akan dikenai sanksi.

Lebih lanjut, Said pun meminta agar pembayaran THR tahun ini tidak dicicil kembali. Hal ini pun
akan menjadi salah satu tuntutan dalam aksi unjuk rasa yang digelar Senin (12/4).

"Menolak membayar THR dengan mencicil. Walaupun sudah beredar di media sosial kesepakatan
tripartit nasional yang akan direkomendasikan ke Menteri Tenaga Kerja, salah satu isinya adalah
menyerahkan pada bipartit bilamana perusahaan tidak mampu membayar THR," katanya.

Menurutnya, dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang harus ditegaskan adalah
walaupun dilakukan mekanisme bipartit, tetapi pembayaran THR tidak bisa dicicil. Bila keputusan
yang diambil, perusahaan harus mencicil, maka harus didahului dengan membuka laporan
keuangan yang menunjukkan rugi selama 2 tahun berturut-turut.

42