Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

Menurut Benny, Taiwan secara tegas menyatakan bahwa penundaan sementara penempatan
PMI ke Taiwan karena alasan Covid-19 di Indonesia, bukan karena alasan yang lain. Ada sekitar
6.000 CPMI yang saat ini tertunda keberangkatannya.

"Sudah saya sampaikan pula dalam pertemuan tadi bahwa Pemerintah Indonesia sangat serius
dalam hal penanganan Covid-19 di Indonesia, salah satunya dengan menjadi salah satu negara
terdepan dalam pemberian vaksin Covid-19 bagi penduduknya," jelas Benny dalam Konferensi
Pers yang berlangsung di Media Center BP2MI, Jakarta.

Poin penting yang lain adalah terkait adanya salah satu penerbitan visa yaitu Surat Pernyataan
Biaya Penempatan Calon PMI ke Taiwan untuk Pekerja Perawat Bayi/Perawat Jompo/Penata
Laksana Rumah Tangga, pihak Taiwan menyatakan bahwa dokumen tersebut bukan merupakan
dokumen resmi atau telah terjadi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung
jawab.

"Inilah yang menyebabkan adanya praktik overcharging sekitar Rp 33 juta yang sangat
memberatkan PMI. Surat ini sudah berlaku lama dan digunakan di lapangan.

Tertulis di sini ada agency fee senilai Rp 24-30 juta yang dibebankan kepada PMI dengan
pemotongan gaji selama 3 tahun. Surat ini ditandatangani oleh 6 pihak, yakni perusahaan (PT),
CPMI bersangkutan, pihak perbankan (BNI), UPT BP2MI, agency dari Taiwan, dan user atau
pengguna.

"Saya tidak akan segan-segan menyeret pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan dokumen
ini, saya akan secara resmi meminta Bareskrim untuk melakukan investigasi, siapa saja yang
terlibat dalam hal ini," tegas Benny.

Pihak Taiwan menyatakan tidak ada agency fee, namun itu merupakan jasa perusahaan untuk
memberikan pelayanan kepada PMI yang sifatnya fleksibel. Mengenai ini, BP2MI akan serius dan
membahas lebih lanjut dengan pihak Taiwan.
Mengenai pembebasan biaya penempatan, Benny menyampaikan bahwa peraturan tersebut
merupakan bentuk tanggung jawab BP2MI terhadap UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia, khususnya pada Pasal 30 terkait pembebasan biaya penempatan bagi Calon
Pekerja Migran Indonesia.
Menurut Benny, peraturan tentang pembebasan biaya penempatan ini bertujuan untuk
meringankan beban yang selama ini ditanggung oleh para calon PMI.

"Saya juga ingin meluruskan bahwa biaya-biaya yang dibebaskan itu tidak dibebankan kepada
user atau pengguna, namun kepada pemerintah daerah (pemda) di Indonesia, yang mencakup
biaya pelatihan dan uji kompetensi," tambah Benny.

Benny menjelaskan BP2MI telah melahirkan memiliki 2 skema antisipasi hal tersebut, yaitu
dengan ditanggung seluruhnya oleh Pemda atau bisa juga menyiapkan pinjaman lunak langsung
dari perbankan kepada Calon PMI dengan memastikan bahwa yang bersangkutanlah yang
langsung melakukan peminjaman.

"Saya sudah menyampaikan hal ini kepada Pemda melalui sosialisasi ke berbagai daerah. Kami
sudah mulai dari Provinsi Jawa Timur, Lampung, NTB, Jawa Barat, dan besok akan ada di Jawa
Tengah. Semuanya adalah daerah kantong PMI," tutur Benny.

Ke depannya akan diadakan lagi pertemuan dengan pihak Taiwan yang diharapkan mendapatkan
kepastian tentang waktu dibukanya kembali penempatan PMI ke Taiwan.

46