Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

KSPI: MASIH BANYAK PERUSAHAAN NUNGGAK THR 2020, ADA YANG BARU BAYAR
RP 250.000
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan, masih banyak
perusahaan yang belum melunasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di tahun 2020. Maka,
pada tahun ini buruh menolak pembayaran THR dicicil kembali.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, sedikitnya masih ada sekitar 1.487 pekerja dari 13
perusahaan yang belum mendapatkan hak pelunasan THR 2020, berdasarkan data Serikat
Pekerja Nasional (SPN). KSPI memperkirakan sekitar 54 perusahaan yang masih menunggak
pembayaran THR.

Padahal menurut Iqbal, dengan mulai pulihnya perekonomian dan banyaknya insentif yang
diberikan pemerintah pada dunia usaha, membuat banyak pengusaha yang sebenarnya sudah
mampu membayar penuh THR.

"Perusahaan-perusahaan yang mampu tapi berpura-pura tidak mampu ini banyak, THR-nya di
2020 belum dilunasi, masa 2021 mau dicicil lagi," ujarnya dalam konferens pers virtual, Minggu
(11/4/2021).

Iqbal pun mengungkapkan beberapa perusahaan di wilayah Jakarta dan Banten yang masih
belum melunasi pembayaran THR, bahkan ada yang baru membayarkan sebesar Rp 250.000.
Ini berdasarkan data SPN.

"Di Jakarta saja yang masih nunggak THR 2020, itu ada PT Narawata Makmur baru di bayar 75
persen, kemudian PT Muroco baru dibayar 75 persen, dan yang parah di Jakarta itu ada PT SPF
yang baru bayar THR-nya 15 persen," jelas dia.

"Bahkan ada juga yang lebih parah di Banten, yaitu PT Sejin Lestari baru bayar THR-nya Rp
250.000, berarti sisanya sampai saat ini belum dilunasi," imbuh Iqbal.

Ia bilang, mayoritas perusahaan yang menunggak pembayaran THR berasal dari industri padat
karya (labor intensive) yakni tekstil, garmen, sepatu, makanan dan minuman, hingga komponen
elektronik.

Meski demikian, Iqbal bilang, pada dasarnya buruh memaklumi perusahaan yang benar-benar
terdampak seperti di sektor pariwisata. Oleh sebab itu, wajar bila pada sektor ini ada
kesepakatan antara serikat pekerja dan perusahaan terkait THR.
"Itu wajar kalau kemudian ada kesepakatan bipartit, tetapi perlu melampirkan laporan keuangan
yang menunjukkan kerugian perusahaan dua tahun berturut-turut," kata dia.

Pemerintah sebetulnya telah menetapkan sanksi yang akan dikenakan bagi perusahaan yang
tidak melunasi pembayaran THR, meski sudah diberikan izin untuk mencicil. Namun, kata Iqbal,
sampai saat ini tak ada perusahaan yang kena sanksi.

"Faktanya kami belum menerima data satu perusahaan pun yang dihukum atau diberi sanksi
oleh Kemenaker. Sampai saat ini kami tanya, minta tunjukan satu perusahaan saja yang diberi
sanksi bagi pelanggar aturan yang tidak bayar THR, tapi enggak ada juga," pungkas Iqbal.

50