Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 53
Ringkasan
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Roy Jinto
Ferianto, mengatakan SPSI bersama aliansi buruh lainnya akan menggelar aksi turun ke jalan di
sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk menolak UU Cipta Kerja dan penolakan cicilan
THR 2021, Senin (12/4). "SPSI tidak menggelar aksi di Gedung Sate, cuma SPSI di kabupaten
dan kota memang ada yang turun. Kota Cimahi turun besok. Juga di Karawang rencananya
demikian. Tapi di daerah" kata Roy saat dihubungi, Minggu (11/4).
TOLAK THR DICICIL DAN DITUNDA, BESOK BURUH TURUN KE JALAN DI SEJUMLAH
DAERAH, INI TUNTULAN LAINNYA
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (SPSI), Roy Jinto Ferianto, mengatakan SPSI bersama aliansi buruh lainnya akan
menggelar aksi turun ke jalan di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat untuk menolak UU
Cipta Kerja dan penolakan cicilan THR 2021, Senin (12/4).
"SPSI tidak menggelar aksi di Gedung Sate, cuma SPSI di kabupaten dan kota memang ada yang
turun. Kota Cimahi turun besok. Juga di Karawang rencananya demikian. Tapi di daerah," kata
Roy saat dihubungi, Minggu (11/4).
Tuntutannya sama, katanya, yakni menolak omnibus law UU Cipta Kerja dan menolak THR yang
rencananya bisa dicicil atau ditunda tahun ini. Kemudian juga akan ada tuntutan kepada
pemerintah untuk menuntaskan masalah korupsi BPJS Ketenagakerjaan.
"Kita nanti akan melakukan aksi saat May Day (1 Mei). Besok kan karena memang pas
munggahan juga, ada pertimbangan itu kan, dikhawatirkan nggak efektif, itu aja sih," katanya.
Saat Hari Buruh pada 1 Mei pun, katanya, tuntutannya masih sama karena pada saat itu
diperkirakan pemerintah sudah merilis peraturan yang membolehkan THR ditunda atau dicicil,
bagi pengusaha yang terkena dampak Covid-19.
"Kita menolak itu karena tahun lalu sudah ditunda kan. Dan tetap menyuarakan untuk Mahkamah
Konstitusi. Penolakan omnibus law ini kan sedang sidang di MK, ditunda karena sengketa pilkada.
Kita minta MK memutuskan untuk membatalkan undang-undang itu," katanya.
Sebelumnya, serikat pekerja dan buruh di Jawa Barat menolak tegas wacana pemerintah yang
akan membolehkan perusahaan menyicil atau menunda pemberian tunjangan hari raya (THR)
pada 2021 dengan alasan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19.
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Roy Jinto
Ferianto, mengatakan kaum buruh dan pekerja akan turun ke jalan jika pemerintah lagi-lagi
mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan buruh dan pekerja dengan alasan pandemi Covid-19.
Roy mengatakan tahun lalu pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk perusahaan dengan
membolehkan penundaan atau penyicilan THR.
Roy mengatakan pihaknya pun kini menerima informasi bahwa pemerintah tengah
merencanakan hal serupa, yang tidak berpihak pada kesejahteraan buruh dan pekerja.
"Kita pasti akan menolak kalau ada aturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai THR bisa
dicicil atau ditunda, kami akan lakukan aksi, pasti akan turun ke jalan," kata Roy melalui ponsel,
Rabu (17/3).
Roy mengatakan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenaker Nomor
6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya, bahkan dalam UU Cipta Lapangan Kerja yang baru
52
