Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 54
disahkan pemerintah sekalipun, THR wajib diberikan sebesar minimal satu kali gaji, paling lambat
sepekan sebelum hari raya, tanpa ada embel-embel dicicil atau ditunda.
"Semuanya menyatakan THR tidak boleh dicicil atau ditunda. Jangan keluarkan aturan yang
merugikan pekerja dan buruh. Kami minta pemerintah tidak mengeluarkan aturan yang terus-
terusan merugikan buruh dan pekerja," katanya.
Dalam setiap undang-undang, katanya, tidak ada istilah mencicil dan menunda THR. Akhirnya,
pemerintah membikin peraturan supaya pencicilan dan penundaan THR diperbolehkan dengan
alasan pandemi ini.
"Kita sudah tahu tujuan menteri ke mana. Makanya kita buat warning, jangan buat aturan yang
memang tidak ada dasar hukumnya. THR itu dalam aturannya minimal satu bulan upah,
diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih menyiapkan aturan
soal pemberian tunjangan hari raya (THR) di tahun 2021 ini. Karena sebelumnya, Kemenaker
memperbolehkan perusahaan untuk mencicil pembayaran THR saat pandemi Covid-19 merebak.
Menaker Ida Fauziyah sempat membahas masalah THR saat melakukan Rapat Kerja dengan
Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3).
"Kami telah merumuskan kebijakan pengupahan pada masa pemulihan ekonomi akibat Covid-19
seperti pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021," kata Ida dalam rapat yang
disiarkan secara virtual itu.
Poin THR Keagamaan 2021 masuk dalam perumusan kebijakan pengupahan pada masa
pemulihan ekonomi akibat Covid-19 oleh Kemenaker. Sayangnya, tidak dijelaskan lebih lanjut
seperti apa aturan tersebut.
Kemnaker menyatakan pada intinya pihaknya masih menyiapkan aturan THR baru yang
merupakan amanat dari undang-undang Cipta kerja tersebut. Ida mengatakan penyusunan
rancangan peraturan menteri yang diamanatkan oleh PP No 36 tahun 2021 masih terus
dilakukan.
Soal pengupahan, Ida juga mengatakan pihaknya harus berkoordinasi dengan kementerian
lembaga terkait, termasuk BPS untuk memastikan ketersediaan data penetapan upah minimum.
53
