Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

Ringkasan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan pihaknya meminta
tunjangan hari raya (THR) tidak dibayai secara bertahap atau harus dibayai penuh. Jika terpaksa
sebaliknya ia meminta perusahaan menyertakan laporan kerugian.

KSPI MINTA THR DIBAYAR PENUH

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan
pihaknya meminta tunjangan hari raya (THR) tidak dibayai secara bertahap atau harus dibayai
penuh. Jika terpaksa sebaliknya ia meminta perusahaan menyertakan laporan kerugian.

"Kami menolak pembayaran THR dengan dicicil, walaupun sudah beredar di media sosial
kesepakatan Tripartit Nasional yang akan direkomendasikan kepada Menteri Tenaga Kerja. Salah
satu isinya yang saya baca adalah menyerahkan pada bipartit bila perusahaan tidak mampu
membayar THR," kata Said dalam konferensi pers secara virtual. Minggu (11/4).

Dia merujuk pada rekomendasi hasil pembahasan tim Kerja Dewan Pengupahan Nasional dan
badan pekerja Tripartit Nasional terkait THR 2021 yang akan diserahkan kepada Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Terkait isu penyerahan keputusan THR kepada kesepakatan pekerja dan perusahaan atau
bipartit itu, Said mendorong agar jika memang tidak dapat membayar, perusahaan harus secara
transparan menyertakan laporan keuangan yang menunjukkan kerugian selama dua tahun
terakhir.

"Yang harus ditegaskan nanti dalam surat edaran Menaker adalah walaupun itu mekanisme
bipartit. tapi tetap tidak boleh dicicil. Bila terpaksa diambil keputusan di tingkat bipartit harus
didahului dengan membuka laporan keuangan perusahaan yang rugi dua tahun berturut-turut"
tegasnya

Untuk menolak kebijakan THR dicicil tersebut, bersama isu lain seperti UU Cipta Kerja. Said
mengatakan buruh akan melakukan aksi lapangan dan virtual pada Senin (12/4), yang
melibatkan ribuan pekerja pabrik di 20 provinsi di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, pada Senin (5/4), Menaker Ida mengatakan skema THR 2021 masih dalam
pembahasan yang melibatkan Dewan Pengupahan Nasional dan Tripartit Nasional. "Kami akan
mendengarkan laporan dari Tim Kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripartit
Nasional. Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," jelasnya.

Ida memastikan bahwa THR adalah kewajiban yang harus dibayarkan pengusaha kepada
pekerja. Adapun Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan

Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Dinar Titus Jogaswitani memastikan bakal ada perbedaan aturan
THR antara tahun ini dengan tahun lalu. Salah satunya hanya sektor usaha tertentu yang akan
diperbolehkan mencicil pembayaran THR.

"Insya Allah Senin (12/4) akan diumumkan oleh Bu Menteri," ucapnya
Meski demikian, di luar beberapa sektor yang terdampak Covid-19. ia memastikan bahwa tahun
ini THR wajib dibayarkan penuh dan tepat waktu.

"Sedang disusun drafnya. Sepertinya berubah (dari tahun lalu) jelas Dinar.

24