Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021

Nantinya, akan ada perwakilan sekitar 50 orang yang akan melakukan orasi di depan Gedung
MK besok hari mulai pukul 09.00 sampai 13.00 WIB.
"Akan diikuti kurang lebih 10 ribu buruh di seluruh Indonesia. Ada 20 provinsi dan 150 kabupaten
dan kota. Aksi pusatnya di Gedung MK mungkin ada perwakilan dari daerah 50 orang dan sudah
di-rapid antigen," kata Said dalam konferensi pers virtual, Minggu (11/4/2021).

Sisanya, aksi akan dilakukan secara menyebar mulai dari kantor kepala daerah, hingga aksi
massa di 1.000 kawasan pabrik oleh para buruh.

Said menyebut para buruh di kawasan pabrik akan keluar dari tempat produksi dan melakukan
orasi. Aksi itu tersebar mulai dari pabrik-pabrik di kawasan industri Cikupa, Cilegon, Jababeka,
Karawang, dan lain-lain.

"Puluhan ribu buruh itu di gerbang pabrik masing-masing. Misal di kawasan indutri Cikupa,
Cilegon, Jababeka, Karawang, dan lainnya mereka di pabrik-pabrik itu akan keluar dari tempat
produksi," kata Said.

Setidaknya ada ada empat hal yang dituntut para buruh dalam aksinya hari ini. Apa saja?
Pertama, buruh meminta MK setuju untuk membatalkan dan mencabut UU no 11 tahun 2020
mengenai Cipta Kerja. Khususnya pada klaster ketenagakerjaan yang dinilai mengancam hak
para buruh.

"Kami meminta hakim MK untuk membatalkan dan mencabut Omnibus Law pada UU no 11 tahun
2020, khususnya klaster ketenagakerjaan," kata Said.

Kedua, buruh meminta agar THR tidak lagi dicicil seperti tahun lalu. Said mengatakan sampai
saat ini saja masih banyak pekerja yang THR-nya di tahun 2020 dicicil dan belum selesai dilunasi
perusahaan.
"Ini banyak perusahaan belum lunas dan nunggak di 2020, jangan sampai sekarang di 2021 ini
dicicil lagi," kata Said.

Ketiga, buruh menuntut agar sistem upah minimum sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2021
diberlakukan. Yang terakhir, mereka meminta agar dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan
diusut tuntas.

22