Page 293 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 293
Hal ini disampaikan oleh Sekjen Kemnaker , Anwar Sanusi , sekaligus ketua delegasi pada
pertemuan Joint Task Force Indonesia (RI) - Taiwan secara virtual, di Jakarta, Kamis (8/4/2021).
"Terkait ketetapan teknis biaya penempatan yang dibahas saat ini, masih membutuhkan waktu
dan perlu pendalaman yang detail," kata Anwar Sanusi dalam keterangannya.
Menurutnya hal ini diperlukan juga koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan juga asosiasi
jasa P3MI, untuk dapat menyepakati ini kedepan, guna tetap melindungi hak-hak dan juga
keberlangsungan bagi Pekerja Migran Indonesia.
Pertemuan Joint Task Force RI - Taiwan merupakan tindak lanjut pertemuan virtual antara
Menteri Ketenagakerjaan RI dengan kepala TETO di Jakarta pada tanggal 18 Maret lalu.
Pemerintah Indonesia bersama dengan otoritas Taiwan terus membahas terkait pelindungan dan
penempatan bagi pekerja migran Indonesia, satu di antaranya mengkaji biaya penempatan bagi
PMI.
"Pertemuan ini merupakan pertemuan yang sangat penting bagi kedua pihak baik Indonesia
maupun Taiwan untuk melakukan evaluasi mengenai Perekrutan, Penempatan dan Pelindungan
bagi PMI," katanya.
Sekjen Anwar mengatakan, sebagaimana telah diketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah
menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia.
Sejak itu, terdapat perubahan yang sangat signifikan dalam tata kelola penempatan dan
pelindungan PMI yang telah diatur dalam undang-undang tersebut, yang bertujuan untuk lebih
memastikan terpenuhinya hak - hak pekerja migran sehingga mereka dapat bekerja secara layak
dan terlindungi dengan baik.
Satu di antara poin yang diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 yaitu ketentuan Pasal 30 yang
mengamanatkan bahwa setiap PMI tidak boleh dibebankan biaya penempatan.
Pengaturan biaya penempatan selanjutnya diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI.
Tujuan utama dari pengaturan pembebasan biaya penempatan ini adalah untuk menghilangkan
adanya praktik overcharge yang selama ini terjadi dan sangat merugikan PMI.
"Pada pertemuan ini, kami bermaksud untuk memperoleh tanggapan dari pihak Taiwan atas
penjelasan yang pernah kami sampaikan melalui BP2MI mengenai kebijakan pembebasan biaya
penempatan, serta sekaligus mendiskusikan beberapa isu lain yang menjadi concern kedua
pihak," kata Anwar.
Ketua delegasi Taiwan , sekaligus Deputy Minister, Ministry of Labour Taiwan , Mr.Wang An-Pan,
menuturkan bahwa pihaknya mengerti sekali terkait biaya penempatan tentu akan ada
perubahan mekanisme yang akan berlanjut baik bagi para pengguna jasa PMI, ataupun bagi
CPMI itu sendiri.
"Dengan itu kami bersedia untuk melakukan negosiasi maupun musyawarah lebih lanjut untuk
membicarakan perubahan mekanisme ini. Kedua belah pihak perlu menyepakati terlebih dahulu
atas kebijakan pembebasan biaya ini, sebelum diberlakukan," ujarnya..
292
