Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 APRIL 2021
P. 71

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Percetakan
              dan Penerbitan dan Media Informasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP PPMI
              - KSPSI) Arnod Sihite kepada wartawan di Jakarta, Minggu (11/4/2021).

              "Kami tentu saja mengapresiasi imbauan Pak Airlangga agar THR dibayarkan penuh dan tidak
              dicicil. Itu sudah tepat sekali. Tinggal dilaksanakan saja," kata Arnod yang juga ikut hadir dalam
              rapat pleno Tripartit Nasional tanggal 9 April 2021 lalu di kantor Kementerian Ketenagakerjaan
              Indonesia.

              Wasekjen DPP KSPSI pimpinan Yoris Raweyai itu menjelaskan, arahan Menko Perekonomian
              Airlangga dilatarbelakangi dengan alasan yang jelas karena situasi ekonomi tahun 2020 saat ini
              berbeda. Apalagi pemerintah sudah banyak membantu pengusaha dalam hal kebijakan stimulus
              ekonomi.

              "Dan yang penting adalah THR itu adalah hak pekerja sesuai dengan Permenaker nomor 6 tahun
              2016 dimana pengusaha wajib membayarkan THR pada H-7 tanpa dicicil sehingga perusahaan
              seharusnya sudah menyiapkan anggaran tahunan untuk membayar THR tersebut," ujarnya.

              Kata dia, adanya THR ini, tentu saja pekerja dan keluarganya dapat memenuhi kebutuhan hari
              raya,  sehingga  akan  mendukung  peningkatan  daya  beli  masyarakat,  guna  mendukung
              pertumbuhan ekonomi semester 1 tahun 2021.
              Pada akhirnya, pergerakan ekonomi menjadi positif yang pada gilirannya langkah pemulihan
              ekonomi nasional makin membaik.

              Pada  kesempatan  Rapat  Pleno  Tripartit  Nasional,  Arnod  juga  mengusulkan  agar  pemerintah
              mengeluarkan surat edaran pembayaran THR penuh.

              Dan mengeluarkan perintah kepada seluruh pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan
              daerah untuk melakukan pengawasan langsung ke perusahaan-perusahaan guna memastikan
              pengusaha membayar dana THR pada H-7.

              "Pengawas ketenagakerjaan harus bersikap pro aktif, mengingat sampai saat ini masih banyak
              pekerja yang belum menerima THR tahun 2020, demikian juga yang sudah dijanjikan untuk
              dicicil pun, hingga saat ini cicilannya belum selesai dibayarkan," ucapnya.

              Diharapkan dia, THR yang dibayar penuh ini sejalan dengan semangat dan harapan kelompok
              kerja untuk menggairahkan roda ekonomi khususnya di daerah termasuk upaya memberikan
              dukungan kepada dunia usaha agar bisa bangkit.


























                                                           70
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76