Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.

Daftarkan email "Kami memberikan apresiasi kepada daerah yang telah menyediakan Posko THR
dan melakukan penanganan ketidakpatuhan THR secara cepat, sehingga hak-hak pekerja dapat
terpenuhi," ujar Anwar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/5/2021).

Untuk mewujudkan keefektifan program pengaduan, Kemnaker juga mengumpulkan seluruh
kepala Dinas Ketenagakerjaan ( Kadisnaker ) provinsi/kabupaten/kota dan Tim Posko THR untuk
evaluasi tindak lanjut pengenaan pengaduan daerah dan rencana rekomendasi sanksi.

Pengumpulan para Kadisnaker itu dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi (rakor) secara
virtual yang turut mengajak Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan dan Pengawas Ketenagakerjaan
seluruh Indonesia, Kamis.

"Ini bentuk komitmen Kemnaker untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran THR yang
diterima Posko THR di berbagai daerah," katanya.

Ia menjelaskan, pertemuan tersebut juga dimaksudkan sebagai bentuk fasilitas pemerintah
setelah pekerja atau buruh melaporkan pengaduan, konsultasi, dan informasi tentang THR tahun
ini.

"Kami harus bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara baik dan benar tentang
tindak lanjut pengaduan yang diterima," imbuhnya.

Sebagai informasi, rakor pengawasan tersebut dibagi dalam dua tahap, yakni tahap pertama
yang diikuti Kadisnaker dari 16 provinsi di wilayah Indonesia timur dan tahap kedua yang dihadiri
18 Kadisnaker dari kawasan Indonesia barat.

Anwar menegaskan, dalam agenda rakor kali ini, Kadisnaker diharapkan dapat menyampaikan
secara jelas terkait permasalahan pelaksanaan THR serta penanganan dan hambatan.

Sebab, sebut dia, penyelesaian masalah THR hanya bisa diselesaikan dengan adanya kolaborasi
dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Penting juga untuk diinformasikan bahwa langkah-langkah yang sudah diambil itu sejauh mana
dan bagaimana perkembangan penanganannya," jelas dia.

Adapun fase yang tengah dilaksanakan saat ini adalah penegakan hukum terhadap perusahaan
yang tidak mematuhi ketentuan THR.

"Langkah-langkah penegakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan harus bisa dilaksanakan
dengan baik sesuai dengan tahapan pemberian nota pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan
sanksi administrasi sebagai langkah terakhir," paparnya.

111