Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021

Rakor pada Kamis (20/5/5/2021) diikuti oleh Kadisnaker dari 16 provinsi di wilayah Indonesia
Timur dan Tengah.
Tahap berikutnya pada Kamis (20/5/2021) siang, dihadiri oleh 18 Kadisnaker dari kawasan
Indonesia Barat.

Sekjen Anwar Sanusi mengatakan, dalam Rakor ini, para Kadisnaker diharapkan dapat
menyampaikan informasi terkait permasalahan pelaksanaan THR, upaya penanganannya, dan
hambatannya.

Sekjen meminta agar penyelesaian permasalahan THR harus dilakukan dengan kolaborasi dan
sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"Penting juga kita informasikan langkah-langkah yang sudah kita ambil dan sejauhmana
perkembangan penanganannya," katanya.
Anwar Sanusi menambahkan, fase sekarang ini telah memasuki fase penegakan hukum terhadap
perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan THR.

"Langkah-langkah penegakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan
dengan baik sesuai tahapannya pemberian nota pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan
sanksi administrasi sebagai langkah terakhir, " katanya.

Anwar Sanusi mengatakan lima permasalahan pelaksanaan THR yang menonjol tahun 2021
yakni THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen), THR
dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR
tidak dibayar karena masih terdampak Covid-19.

Anwar Sanusi mengungkapkan, berdasarkan dari data yang dihimpun Posko THR Keagamaan
Kemnaker hingga Selasa (18/5/2021) ada 1.860 laporan terkait THR yang masuk ke Posko THR
Kemnaker dengan rincian 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR. 1.150 pengaduan
merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan,
dan repetisi yang melakukan pengaduan.

"Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk
ditindaklanjuti penanganannya oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih
terus kami periksa kelengkapan datanya," katanya. (rizal)

113