Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021
P. 130
"Berhubung Kamis ini, hari terakhir pelayanan Posko THR Keagamaan, kami ingatkan teman-
teman pekerja, pengusaha, dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi, mau
berkonsultasi atau melakukan aduan terkait THR agar segera melapor," ujar Menaker Ida.
Berdasarkan keterangan tertulis yang Kompas.com terima pada Kamis, Menaker Ida
memaparkan, hingga Selasa (18/5/2021), Posko THR Keagamaan telah menerima 1.860 laporan.
Dari jumlah itu, sebanyak 710 dari jumlah laporan tersebut merupakan konsultasi THR,
sementara 1.150 lainnya merupakan pengaduan terkait masalah THR.
Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email "Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim
ke daerah untuk ditindaklanjuti penanganannya oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi.
Sisanya masih terus kami periksa kelengkapan datanya," jelas Menaker Ida.
Adapun 1.150 aduan tersebut merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek
kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi pihak yang melakukan pengaduan.
Menaker Ida menjelaskan, setelah Posko THR Keagamaan menerima aduan, selanjutnya
Kemnaker melalui pengawas ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan atas aduan yang
diterima.
Kemudian, akan diberikan nota pemeriksaan sebanyak dua kali dengan jangka waktu paling lama
30 hari. Tahap selanjutnya adalah pemberian rekomendasi pengenaan sanksi.
Seperti dijelaskan Menaker Ida sebelumnya, terdapat lima topik konsultasi yang diadukan oleh
masyarakat maupun perusahaan kepada Posko THR Keagamaan.
Kelima topik tersebut meliputi THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang
selesai kontrak kerjanya, dan THR bagi pekerja yang dirumahkan.
Selanjutnya, ada pula topik konsultasi tentang perhitungan THR bagi pekerja yang upahnya
disesuaikan pada masa pandemi dan THR bagi pekerja yang berstatus hubungan kemitraan,
contohnya ojek dan taksi online.
Selain lima topik konsultasi, terdapat lima isu laporan THR yang diterima oleh Posko THR
Keagamaan.
Kelima isu tersebut antara lain isu THR yang dibayar dengan cara dicicil oleh perusahaan, THR
yang dibayarkan 20 sampai 50 persen, dan THR yang dibayar tidak penuh karena pemotongan
gaji.
Isu selanjutnya adalah THR yang tidak dibayarkan sebesar satu bulan gaji, dan THR yang tidak
dibayarkan karena pandemi Covid-19.
"Dari pengaduan tersebut, Kemnaker telah melakukan berbagai langkah. Mulai dari tahap
memverifikasi, validasi data dan informasi, dan dilanjutkan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) Daerah dan instansi terkait," kata Menaker Ida.
Langkah berikutnya, lanjut dia, adalah menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan
merumuskan rekomendasi pengenaan sanksi terhadap ketidakpatuhan.
129
