Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021
P. 133
Ditegaskan Anwar Sanusi, dalam Rakor ini, para Kadisnaker diharapkan dapat menyampaikan
informasi terkait permasalahan pelaksanaan THR, upaya penanganannya dan hambatannya.
Sekjen meminta agar penyelesaian permasalahan THR harus dilakukan dengan kolaborasi dan
sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Penting juga kita informasikan langkah-langkah yang sudah kita ambil dan sejauhmana
perkembangan penanganannya," katanya.
Anwar Sanusi menambahkan, fase sekarang ini telah memasuki fase penegakan hukum terhadap
perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan THR. "Langkah-langkah penegakan hukum oleh
pengawas ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tahapannya
pemberikan nota pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi sebagai langkah
terakhir, " katanya.
Anwar Sanusi mengatakan lima permasalahan pelaksanaan THR yang menonjol pada 2021 yakni
THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen), THR dibayar
tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji dan THR tidak
dibayar karena masih terdampak Covid-19.
Berdasarkan dari data yang dihimpun Posko THR Keagamaan, Kemnaker hingga Selasa
(18/5/2021) ada 1.860 laporan terkait THR yang masuk ke Posko THR Kemnaker dengan rincian
710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR. 1.150 pengaduan merupakan hasil verifikasi dan
validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi yang melakukan
pengaduan.
"Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk
ditindaklanjuti penanganannya oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih
terus kami periksa kelengkapan datanya, kami juga memberikan apresiasi kepada daerah yang
telah memiliki Posko THR dan melakukan penanganan ketidakpatuhan THR secara cepat
sehingga hak pekerja dapat terpenuhi," katanya.
Sementara itu, Dirjen Binawasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang, meminta Kadisnaker
untuk dapat memberikan informasi real time atas pengaduan ketidakpatuhan perusahaan atas
pembayaran THR pada 2021.
"Kami berharap bantuan bapak/ibu semua untuk dapat melaksakan tugas pengawasan terhadap
pelaksanaan THR dengan sebaik-baiknya," katanya.
Haiyani Rumondang berharap koordinasi tindak lanjut pengaduan posko THR 2021 antara
pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenaker dengan Disnaker seluruh Indonesia dapat membantu
perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
"Kami sangat berharap kepada daerah melalui pengawas ketenagakerjaan untuk dapat
melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dengan
melakukan pemeriksaan sampai pada penerbitan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi,"
katanya. (CM) (srf).
132
