Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021

Adapun, saat ini telah memasuki fase penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak
mematuhi ketentuan THR. Menurut Anwar, langkah-langkah penegakan hukum oleh pengawas
ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tahapannya pemberian nota
pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi sebagai langkah terakhir.

Posko THR Keagamaan Kemenaker hingga Selasa (18/5) pun sudah menghimpun 1.860 laporan
terkait THR yang masuk ke Posko THR Kemenaker dengan rincian 710 konsultasi THR dan 1.150
pengaduan THR. 1.150 pengaduan merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek
kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi yang melakukan pengaduan.

Dari 1.150 aduan, sudah ada 444 yang dikirim ke daerah untuk ditindaklanjuti di 21 provinsi,
sementara sisanya masih terus diperiksa kelengkapan datanya.

Anwar juga mengatakan lima permasalahan pelaksanaan THR yang menonjol tahun 2021 yakni
THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50% (20%-50%), THR dibayar tidak penuh
karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar karena
masih terdampak Covid-19.

Rakor pengawasan yang dilakukan secara virtual ini dibagi dalam 2 tahap, pertama pada Kamis
(20/5) yang diikuti Kadisnaker dari 16 provinsi di wilayah Indonesia Timur dan Tengah,
dilanjutkan pada siang hari yang dihadiri oleh 18 Kadisnaker dari kawasan Indonesia Barat.

134