Page 143 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021
P. 143
Menurut Sekjen, langkahnya mengumpulkan seluruh Kadisnaker merupakan wujud keseriusan
pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran THR yang diterima Posko THR
Kemnaker 2021 maupun yang diterima Posko THR di daerah.
"Pertemuan ini sebagai bentuk fasilitasi pemerintah setelah para pekerja/buruh melaporkan
pengaduan, konsultasi maupun informasi tentang THR ke Posko THR 2021, yang ditutup mulai
hari ini Kamis, 20 Mei 2021. Kita harus dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara
baik dan benar tentang tindak lanjut pengaduan yang kita terima," ujar Anwar Sanusi.
Rakor pengawasan secara virtual dibagi dalam dua tahap. Rakor pada Kamis 20 Mei 2021 diikuti
oleh Kadisnaker dari 16 provinsi di wilayah Indonesia Timur dan Tengah.
Tahap berikutnya pada Kamis 20 Mei 2021 siang, dihadiri oleh 18 Kadisnaker dari kawasan
Indonesia Barat.
Ditegaskan Sekjen, dalam Rakor ini, para Kadisnaker diharapkan dapat menyampaikan informasi
terkait permasalahan pelaksanaan THR, upaya penanganannya, dan hambatannya.
Sekjen meminta agar penyelesaian permasalahan THR harus dilakukan dengan kolaborasi dan
sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Penting juga kita informasikan langkah-langkah yang sudah kita ambil dan sejauhmana
perkembangan penanganannya," katanya.
Anwar Sanusi menambahkan, fase sekarang ini telah memasuki fase penegakan hukum terhadap
perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan THR.
"Langkah-langkah penegakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan
dengan baik sesuai tahapannya pemberian nota pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan
sanksi administrasi sebagai langkah terakhir, " katanya.
Anwar Sanusi mengatakan lima permasalahan pelaksanaan THR yang menonjol tahun 2021
yakni THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (20-50 persen), THR
dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR
tidak dibayar karena masih terdampak Covid-19.
"Kami memberikan apresiasi kepada daerah yang telah memiliki Posko THR dan melakukan
penanganan ketidakpatuhan THR secara cepat sehingga hak pekerja dapat terpenuhi," katanya.
Dirjen Binawasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, meminta Kadisnaker untuk dapat
memberikan informasi real time atas pengaduan ketidakpatuhan perusahaan atas pembayaran
THR tahun 2021.
"Kami berharap bantuan bapak/ibu semua untuk dapat melaksakan tugas pengawasan terhadap
pelaksanaan THR dengan sebaik-baiknya," katanya.
Haiyani Rumondang berharap koordinasi tindak lanjut pengaduan posko THR Tahun 2021 antara
pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenaker dengan Disnaker seluruh Indonesia dapat membantu
perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
"Kami sangat berharap kepada daerah melalui pengawas ketenagakerjaan untuk dapat
melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dengan
melakukan pemeriksaan sampai pada penerbitan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi,"
katanya.***.
142
