Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021
P. 153
Judul Perusahaan Tak Bayar THR, Siap-siap Terima Sanksi Hukum
Nama Media sindonews.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/432792/34/perusahaan-tak-bayar-
thr-siap-siap-terima-sanksi-hukum-1621508738
Jurnalis Michelle Natalia
Tanggal 2021-05-20 18:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumpulkan seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Pos Komando (Posko)
Tunjangan Hari Raya (THR) untuk melakukan evaluasi tindak lanjut penanganan pengaduan oleh
daerah dan merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi sanksi.
PERUSAHAAN TAK BAYAR THR, SIAP-SIAP TERIMA SANKSI HUKUM
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumpulkan seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Pos Komando (Posko)
Tunjangan Hari Raya (THR) untuk melakukan evaluasi tindak lanjut penanganan pengaduan oleh
daerah dan merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi sanksi.
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, langkah tersebut sebagai wujud keseriusan
pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran THR yang diterima Posko THR
Kemnaker 2021 maupun yang diterima Posko THR di daerah.
"Pertemuan ini sebagai bentuk fasilitasi pemerintah setelah para pekerja/buruh melaporkan
pengaduan, konsultasi maupun informasi tentang THR ke Posko THR 2021, yang ditutup mulai
hari ini Kamis, 20 Mei 2021. Kita harus dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara
baik dan benar tentang tindak lanjut pengaduan yang kita terima," ujarnya saat membuka rapat
koordinasi secara virtual dengan para Kadisnaker, Kabid Pengawasan, dan Pengawas
Ketenagakerjaan seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis (20/5/2021).
Dalam rakor ini, para Kadisnaker diminta menyampaikan informasi terkait permasalahan
pelaksanaan THR, upaya penanganannya, dan hambatannya. Sekjen meminta agar penyelesaian
permasalahan THR harus dilakukan dengan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah. "Penting juga kita informasikan langkah-langkah yang sudah kita
ambil dan sejauh mana perkembangan penanganannya," tukasnya.
Menurut Anwar, fase sekarang ini telah memasuki fase penegakan hukum terhadap perusahaan
yang tidak mematuhi ketentuan THR. "Langkah-langkah penegakan hukum oleh pengawas
152
