Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021
P. 154
ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tahapannya pemberian nota
pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi sebagai langkah terakhir,"
tuturnya.
Anwar menyebutkan lima permasalahan pelaksanaan THR yang menonjol tahun 2021 yakni THR
dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen), THR dibayar tidak
penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar
karena masih terdampak Covid-19.
Berdasarkan dari data yang dihimpun Posko THR Keagamaan Kemnaker hingga Selasa (18/5),
ada 1.860 laporan terkait THR yang masuk ke Posko THR Kemnaker dengan rincian 710
konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR.
Sebanyak 1.150 pengaduan merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek
kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi yang melakukan pengaduan.
"Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk
ditindaklanjuti penanganannya oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih
terus kami periksa kelengkapan datanya," urainya.
Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada daerah yang telah memiliki Posko THR dan
melakukan penanganan ketidakpatuhan THR secara cepat sehingga hak pekerja dapat terpenuhi.
Dirjen Binawasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, meminta Kadisnaker untuk dapat
memberikan informasi real time atas pengaduan ketidakpatuhan perusahaan atas pembayaran
THR tahun 2021. "Kami berharap bantuan bapak/ibu semua untuk dapat melaksakan tugas
pengawasan terhadap pelaksanaan THR dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Haiyani berharap koordinasi tindak lanjut pengaduan posko THR Tahun 2021 antara pemerintah
pusat, dalam hal ini Kemenaker dengan Disnaker seluruh Indonesia dapat membantu
perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
"Kami sangat berharap kepada daerah melalui pengawas ketenagakerjaan untuk dapat
melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dengan
melakukan pemeriksaan sampai pada penerbitan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi,"
tandasnya. (ind).
153
