Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021
P. 159
Judul Perusahaan Tak Bayar THR 2021, Siap-Siap Kena Sanksi!
Nama Media bisnis.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210520/12/1396202/perusahaan-
tak-bayar-thr-2021-siap-siap-kena-sanksi
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-05-20 18:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Langkah-langkah penegakan hukum
oleh pengawas ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tahapannya. Mulai
dari pemberian nota pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi sebagai
langkah terakhir
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima
Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk ditindaklanjuti penanganannya oleh
dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih terus kami periksa kelengkapan
datanya
Ringkasan
Tindak lanjut pemerintah terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan pembayaran
THR keagamaan Idulfitri 2021 telah memasuki fase penegakan hukum. Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan langkah-langkah
penegakan hukum dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan tahapan. Mulai dari
pemberian nota pemeriksaan hingga rekomendasi pengenaan sanksi.
PERUSAHAAN TAK BAYAR THR 2021, SIAP-SIAP KENA SANKSI!
JAKARTA - Tindak lanjut pemerintah terhadap perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan
pembayaran THR keagamaan Idulfitri 2021 telah memasuki fase penegakan hukum.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan
langkah-langkah penegakan hukum dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan
tahapan. Mulai dari pemberian nota pemeriksaan hingga rekomendasi pengenaan sanksi.
"Langkah-langkah penegakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan
dengan baik sesuai tahapannya. Mulai dari pemberian nota pemeriksaan dan rekomendasi
158
