Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021
P. 164
Semantara itu, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menyatakan pertemuan dengan kadisnaer
dilakukan untuk mengevaluasi tindak lanjut penanganan pengaduan oleh daerah dan
merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi sanksi.
Rakor pengawasan secara virtual dibagi dalam dua tahap. Rakor pada Kamis (20/5/5/2021)
diikuti oleh Kadisnaker dari 16 provinsi di wilayah Indonesia Timur dan Tengah. Tahap berikutnya
pada Kamis (20/5/2021) siang, dihadiri oleh 18 Kadisnaker dari kawasan Indonesia Barat.
Menurutnya, langkahnya mengumpulkan seluruh Kadisnaker merupakan wujud keseriusan
pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran THR yang diterima Posko THR
Kemnaker 2021 maupun yang diterima Posko THR di daerah.
"Kami harus dapat memberikan informasi kepada masyarakat secara baik dan benar tentang
tindak lanjut pengaduan yang kita terima," ujar Sekjen Anwar Sanusi saat membuka rapat
koordinasi secara virtual dengan para Kadisnaker, Kabid Pengawasan, dan Pengawas
Ketenagakerjaan seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis (20/5).
Anwar Sanusi menegaskan dalam Rakor ini, para Kadisnaker diharapkan dapat menyampaikan
informasi terkait permasalahan pelaksanaan THR, upaya penanganannya, dan hambatannya.
Dia meminta agar penyelesaian permasalahan THR harus dilakukan dengan kolaborasi dan
sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Penting juga kita informasikan langkah-langkah yang sudah kita ambil dan sejauhmana
perkembangan penanganannya," katanya.
Anwar Sanusi menambahkan fase sekarang ini telah memasuki fase penegakan hukum terhadap
perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan THR.
Langkah-langkah penegakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan harus dapat dilaksanakan
dengan baik sesuai tahapannya pemberian nota pemeriksaan dan rekomendasi pengenaan
sanksi administrasi sebagai langkah terakhir.
"Pertemuan ini sebagai bentuk fasilitasi pemerintah setelah para pekerja/buruh melaporkan
pengaduan, konsultasi maupun informasi tentang THR ke Posko THR 2021, yang ditutup mulai
hari ini Kamis, 20 Mei 2021. " katanya.
Anwar Sanusi mengatakan lima permasalahan pelaksanaan THR yang menonjol pada 2021 yakni
THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen), THR dibayar
tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak
dibayar karena masih terdampak Covid-19.
Anwar Sanusi mengungkapkan, berdasarkan dari data yang dihimpun Posko THR Keagamaan
Kemnaker hingga Selasa (18/5) ada 1.860 laporan terkait THR yang masuk ke Posko THR
Kemnaker dengan rincian 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR. 1.150 pengaduan
merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan,
dan repetisi yang melakukan pengaduan.
"Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk
ditindaklanjuti penanganannya oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih
terus kami periksa kelengkapan datanya," katanya.
Dia juga memberikan apresiasi kepada daerah yang telah memiliki Posko THR dan melakukan
penanganan ketidakpatuhan secara cepat. "Sehingga hak pekerja dapat terpenuhi," katanya.
(jpnn)
163
