Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021
P. 163
Judul Kumpulkan Kadisnaker, Ini Permintaan Kemnaker Terkait THR 2021
Nama Media jpnn.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/kumpulkan-kadisnaker-ini-permintaan-
kemnaker-terkait-thr-2021
Jurnalis elvi
Tanggal 2021-05-20 18:04:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumpulkan seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Pos Komando (Posko)
Tunjangan Hari Raya ( THR ). Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) Haiyani Rumondang meminta kadisnaker untuk memberikan informasi real time atas
pengaduan ketidakpatuhan perusahaan atas pembayaran THR 2021.
KUMPULKAN KADISNAKER, INI PERMINTAAN KEMNAKER TERKAIT THR 2021
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumpulkan seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Pos Komando (Posko)
Tunjangan Hari Raya ( THR ).
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang
meminta kadisnaker untuk memberikan informasi real time atas pengaduan ketidakpatuhan
perusahaan atas pembayaran THR 2021.
"Kami berharap bantuan bapak/ibu semua untuk dapat melaksakan tugas pengawasan terhadap
pelaksanaan THR dengan sebaik-baiknya," katanya.
Haiyani Rumondang berharap koordinasi tindak lanjut pengaduan posko THR Tahun 2021 antara
pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenaker dengan Disnaker seluruh Indonesia dapat membantu
perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
"Kami sangat berharap kepada daerah melalui pengawas ketenagakerjaan untuk dapat
melakukan langkah-langkah penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dengan
melakukan pemeriksaan sampai pada penerbitan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi,"
ujar Haiyani.
162
