Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021

DISNAKERTRANS SULTENG: SEMUA PERUSAHAAN BAYARKAN THR WALAUPUN
TELAT
Palu - Semua perusahaan di 13 kabupaten dan satu kota di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng)
telah membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri kepada semua pekerjanya walaupun
sejumlah perusahaan telat menunaikan kewajibannya tersebut.

Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans
Sulteng Joko Pranowo kepadadi Kota Palu, Kamis, menemukan sejumlah perusahaan yang
sempat terhambat dalam membayarkan THR Idul Fitri kepada pekerjanya.

"Ada dua perusahaan dalam satu grup yang sempat belum bisa memberikan THR karena
pimpinan perusahaan tersebut sakit keras sejak 4 Mei 2021 dan dirujuk ke Jakarta sehingga
belum bisa menerbitkan surat kuasa pencairan dana," katanya.

Namun, setelah diadakan mediasi antara pihak perusahaan dan para pekerja, lanjutnya, mereka
dapat memahami kondisi tersebut.

"Satu perusahaan terdampak COVID-19 sehingga tidak bisa membayarkan THR sebelum Hari
Raya. Setelah dilakukan pembinaan pihak perusahaan sepakat memberikan THR sepekan setelah
Idul Fitri," ujarnya.

Sementara itu Joko menyebut satu perusahaan diberi surat teguran karena enggan
membayarkan THR. Teguran itu telah direspon dan pihak perusahaan telah membayarkan THR
kepada pekerjanya pada tanggal 13 Mei.

THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja minimal mulai satu
bulan secara terus menerus atau lebih dan pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja
dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu.

Besaran THR keagamaan diberikan dengan ketentuan, pertama, bagi pekerja atau buruh yang
mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan
upah.

Kedua, bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus
menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan
masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali satu bulan upah.
Ketiga, bagi pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu
bulan dihitung sebagai berikut, satu, pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12
bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata rata upah yang diterima dalam dua
belas bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
"Dua pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu
bulan dihitung berdasarkan rata rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja," ujarnya.

Joko menyebut ketentuan itu telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 Tentang Pelaksana Pemberian THR Keagamaan tahun 2021 Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Namun, jika perusahaan kesulitan memberikan THR berdasarkan besaran yang telah ditentukan
maka pihak perusahaan dapat memusyawarahkan kepada pekerjanya untuk mencapai
kesepakatan bersama.*.

48