Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021

(Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan yang diselenggarakan Kemnaker akan segera
ditutup.
"Berhubung Kamis ini, hari terakhir pelayanan Posko THR Keagamaan, kami ingatkan teman-
teman pekerja, pengusaha, dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi, mau
berkonsultasi atau melakukan aduan terkait THR agar segera melaporkan kepada Posko THR
Kemnaker," kata Ida dalam keterangan tertulis, Kamis (20/5/2021).

Ida mengungkapkan berdasarkan data yang dihimpun Posko THR Keagamaan Kemnaker hingga
Selasa (18/5), ada 1.860 laporan terkait THR yang masuk ke Posko THR Kemnaker. Adapun
jumlah ini terdiri dari 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR.

Ida menerangkan 1.150 pengaduan yang dicatat pihaknya merupakan hasil verifikasi dan validasi
dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi yang melakukan
pengaduan.

"Dari jumlah 1.150 aduan yang diterima Posko THR, sebanyak 444 sudah dikirim ke daerah untuk
ditindaklanjuti penanganannya oleh dinas tenaga kerja (Disnaker) di 21 provinsi. Sisanya masih
terus kami periksa kelengkapan datanya," ujarnya.

Setelah menerima aduan, jelas Ida, Kemnaker melalui pengawas ketenagakerjaan akan
melakukan pemeriksaan atas aduan tersebut. Setelahnya, akan diberikan nota pemeriksaan
sebanyak 2 kali dengan jangka waktu paling lama 30 hari dan fase berikutnya baru bisa diberikan
rekomendasi pengenaan sanksi.

Ida mengungkap ada lima topik konsultasi yang diadukan ke Posko THR 2021. Kelima topik
tersebut antara lain THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai
kontrak kerjanya, THR bagi pekerja yang dirumahkan, perhitungan THR bagi pekerja yang
upahnya disesuaikan pada masa pandemi dan THR bagi pekerja yang berstatus hubungan
Kemitraan, seperti ojek dan taksi online.
Selain itu, ia juga mengungkap lima isu yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021 terkait
pengaduan THR. Lima topik tersebut di antaranya THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR
dibayarkan 50 persen (20-50 persen), THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji.
Keempat, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar karena COVID-19.
"Dari pengaduan tersebut, Kemnaker telah melakukan berbagai langkah. Mulai dari tahap
memverifikasi, validasi data dan informasi, dan dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker
daerah dan instansi terkait. Langkah berikutnya, menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan
dan merumuskan rekomendasi pengenaan sanksi terhadap ketidakpatuhan," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menambahkan pihaknya telah
berkoordinasi secara virtual dengan seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Seluruh
Indonesia. Ia menambahkan, koordinasi dengan Kadisnaker Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim
Posko THR guna menindaklanjuti laporan soal THR.

Anwar mengatakan rapat koordinasi dilakukan secara rutin untuk melakukan evaluasi bersama
penanganan pengaduan THR di pusat dan daerah. Selain itu, lanjutnya, rakor ini juga diadakan
untuk merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran
pembayaran THR.

70