Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 MEI 2021
P. 76

"Tapi  ternyata  di  belakang  ada  kasus  tidak  segitu  akrena  iuran  BPJS  Kesehatan  pun  tidak
              bayarkan juga. Karena kalau orang berobat bayar sendiri. Kami belum cek. Ini temuan kemarin.
              Salah satu pekerja ke puskesmas dicek tennyata ga aktif BPJS Kesehatannya," ungkap Mesran.

              Poin selanjutnya yang menjadi tuntutan pihaknya yakni persoalan karywan resign. Estimasi ada
              15 persen dari upah pesangon yang tidak dibayarkan perusahaan.

              "Ada sekitar 11 anggota. Yang pensiun dan memasuki usia pensiun 108 orang pun dia tidak
              lakukan sampai saat ini," keluhnya.

              Alasan manajemen lanjutnya tidak membayarkan karena tak ada anggaran selama masa Covid-
              19. Seharusnya pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan kolektif perusahaan. " Ini
              padahal uangnya orang dipotong. Tapi tidak disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan masalah
              tunggakan sudah ada sebelum Covid-19.

              Produksi sampai saat ini masih tetap jalan juga," imbuhnya. Ia melanjutkan, sebenarnya dari
              pihak serikat kerja dan aliansi Gebrak menawaekan opsi agar persoalan ini selesai.

              Pertama perusahaan bisa menjual tripleks yang ada disimpan dalam gudang paking.

              "Jual aja tripleksnya. Dia sengaja menumpuknya. Nda tahu untuk apa. Mungkin menghindar
              pajak dan lainnya. Yang jelas barang itu layak pakai dan jual. Harga kisarannya per lembar
              mungkin sekitar Rp 300 ribuan," bebernya.

              Ia  juga  melanjutkan  pertemuan  hari  ini  secara  umum  belum  bisa  terpenuhi  tuntutan  yang
              disampaikan peserta unjuk rasa.

              "Bahkan cuma menandantangani saja berita acara dia tidak mau," keluhnya.

              Sementara itu, Manager HRD PT Intracawood Manufacturing, Haryanto mengatakan, segala jenis
              tuntutan yang disampaikan aliansi buruh tidak bisa serta merta pihaknya mengambil keputusan
              atau menyetujui yang diinginkan buruh.
              Dalam  hal  ini  ia  hanya  mewakilkan  manajemen  dan  menjembatani  permintaan  buruh  dan
              perusahaan.

              "Saya sampaikan saya di sini kapasitas saya bukan pengambil keputusan. Biar dipahami dulu.
              Pada  intinya  kita  menjalankan  apa  yang  menjadi  instruksi  sesuai  ketentuan  aturan  atau
              ketentuan yang berlaku," urai Haryanto.

              Ia  melanjutkan  pihaknya  tidak  bisa  memutuskan  hal  yang  bersifat  sangat  krusial.  Setiap
              keputusan akan sampaikan kepada pimpinan pihaknya.

              Ia tak menampik persoalan BPJS yang saat ini menunggak. Ia mengakui saat ini perusahaan
              mengalami kendala karena situasi Covid-19.
              "Ada situasi dan kondisi Covid-19 yang ada saat ini. Perusahaan kita skala ekspor. Yang mana
              pangsa pasarnya ditentukan adalah pangsa pasar dari luar negeri," urainya.

              Pembeli  produk  berasal  dari  luar  negeri  sehingfa  ekspor  juga  keluar  negeri.  Namun  dalam
              perjalanannya pandemi Covid-19 merebak.

              "Dalam situasi dan kondisi Covid sekarang ini, permintaan barang atau produk sangat minim
              sekali. Bahkan dulunya sekitar 100 persen, sekarang hanya 25-30 persen saja. Ini kan pengaruh
              terhadap cash flow perusahaan," bebernya.

              (*).

                                                           75
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81