Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021

"Di masa PPKM Darurat, dalam melakukan pengawasan ke perusahaan, butuh kerja sama
instansi lain," katanya di sela peninjauan vaksinasi di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia
(TMMIN) Karawang, Jawa Barat, Sabtu.

Menurut dia, kordinasi antarinstansi di masa PPKM Darurat ini akan menciptakan suasana
kondusif bagi keberlangsungan usaha.

Ia mengatakan kehadiran pengawas ketenagakerjaan, polisi, TNI, Satpol PP dalam waktu
bersamaan saat pelaksanaan PPKM Darurat di perusahaan dikhawatirkan akan menimbulkan
iklim kurang kondusif bagi keberlangsungan usaha.

"Jadi pengawasan PPKM Darurat itu butuh kerja sama antarinstansi. Jangan sampai
(perusahaan) didatangi oleh pengawas, Satgas atau instansi lain dengan pertanyaan yang
sama," katanya.

Menaker mengingatkan agar pengawasan dilakukan tanpa membuat panik pihak perusahaan.

Terkait masih adanya perusahaan yang hingga kini belum memiliki Satgas Penanganan COVID-
19, Menaker menyarankan agar Karawang bisa meniru DKI Jakarta.

Ia mengatakan pemerintah DKI Jakarta melarang beroperasi perusahaan yang tidak memiliki
Satgas Penanganan COVID-19.

"Jadi kalau ada perusahaan yang tidak ada Satgas Penanganan Covid-19, itu tidak boleh
beroperasi. Perusahaan itu ditutup sampai ada Satgas Penanganan COVID-19. Kebijakan itu
cukup bagus dan perlu ditiru, karena tidak sulit membuat Satgas Penanganan COVID-19,"
katanya.

134