Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 131
MENAKER MINTA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KOORDINASI DENGAN SATGAS
COVID-19
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong tenaga pengawas dan mediator
ketenagakerjaan untuk berkoordinasi dengan Tim Satgas COVID-19 di masa dalam melindungi
hak pekerja.
Koordinasi Kadisnaker tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota yang intensif dengan aparat
penegak hukum di masa PPKM darurat ini, diyakini akan menciptakan suasana kondusif bagi
keberlangsungan usaha.
Sebab kehadiran pengawas ketenagakerjaan, polisi, TNI, Satpol PP dalam waktu bersamaan saat
pelaksanaan PPKM darurat, dikhawatirkan akan menimbulkan iklim kurang kondusif bagi
keberlangsungan usaha.
"Kita tak ingin PPKM Darurat ini menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan
usaha. Karenanya diperlukan koordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lain,
" ungkap Ida saat Rapat Koordinasi Teknis secara virtual, Jum'at (9/7).
Ida Fauziyah menjelaskan, meskipun Kemnaker memiliki dasar hukum untuk melakukan
penegakan pelaksanaan K3 di perusahaan, namun dalam suasana saat PPKM saat ini, dibutuhkan
koordinasi dengan aparat hukum lain, yang juga melaksanakan penegakkan pelaksanaan PPKM
darurat.
"Koordinasi ini penting, agar fungsi masing-masing aparat penegak hukum dapat dilaksanakan
secara efektif dan di sisi lain juga tidak membuat perusahaan semakin tertekan dengan adanya
kunjungan-kunjungan pemeriksaan yang tak terorganisir dengan baik," ujar Menaker Ida.
Ida Fauziyah menambahkan, langkah lain yang perlu dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan
yakni, yang pertama tindakan preventif-edukatif, sebagai upaya pembinaan atau sosialisasi
pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di tempat kerja.
"Saya ingin sampaikan juga ke Kadin, Apindo, kita sepakat penting mendahulukan preventif-
edukatif, " imbuhnya.
Selain itu, Ida juga meminta dilakukan tindakan represif non-justicial. Hal ini merupakan upaya
pemenuhan peraturan UU Ketenagakerjaan termasuk kepatuhan PPKM darurat dengan cara
memberikan peringatan.
Peringatan tersebut dapat berupa nota pemeriksaan agar perusahaan memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan termasuk PPKM dengan batas waktu tertentu.
"Setelah itu baru mengambil langkah represif justicial, yakni upaya paksa melalui lembaga
pengadilan untuk mematuhi ketentuan peraturan UU Ketenagakerjaan termasuk ketentuan
PPKM darurat dengan melakukan proses penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku
penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)," terangnya.
Dengan tahapan-tahapan tersebut, Ida Fauziyah berharap dapat menciptakan iklim
ketenagakerjaan yang kondusif, preventif-edukatif di tengah PPKM darurat.
"Jadi lama atau tidak, tergantung dari kita semua. Tidak hanya pemerintah, tapi juga Pemda,
perusahaan, pekerja, masyarakat, seluruhnya punya tanggung jawab besar dan tanggung jawab
sama untuk konsisten menjalankan pelaksanaan PPKM darurat tersebut," tutupnya.
==.
130
