Page 188 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021
P. 188
MENAKER: KERJASAMA SEMUA PIHAK BISA KURANGI TEKANAN DUNIA USAHA
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong tenaga pengawas dan mediator
ketenagakerjaan untuk berkoordinasi bersama tim Satgas pencegahan Covid-19 dalam
mengawal pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat,
khususnya untuk perlindungan hak pekerja.
Menurutnya, Koordinasi Kadisnaker Provinsi, Kabupaten atau Kota yang intensif dengan aparat
penegak hukum lain di masa PPKM Darurat ini, diyakini akan menciptakan suasana kondusif bagi
keberlangsungan usaha. Sebab kehadiran pengawas ketenagakerjaan, polisi, TNI, dan Satpol PP
dalam waktu bersamaan saat pelaksanaan PPKM Darurat, dikhawatirkan akan menimbulkan iklim
kurang kondusif bagi keberlangsung usaha.
"Kita tak ingin PPKM Darurat ini menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan
usaha. Karenanya diperlukan kordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lain,"
ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (10/7).
Ida Fauziyah menjelaskan, meskipun Kemnaker memiliki dasar hukum untuk melakukan
penegakan pelaksanaan K3 di perusahaan, namun dalam suasana saat PPKM saat ini, dibutuhkan
kordinasi dengan aparat hukum lain, yang juga melaksanakan penegakkan pelaksanaan PPKM
darurat.
"Koordinasi ini penting, agar fungsi masing-masing aparat penegak hukum dapat dilaksanakan
secara efektif dan di sisi lain juga tidak membuat perusahaan semakin tertekan dengan adanya
kunjungan-kunjungan pemeriksaan yang tak teroganisir dengan baik," tuturnya.
Ida Fauziyah menambahkan, langkah lain yang perlu dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan
dalam melakukan pengawasan yakni pertama, tindakan preventif-edukatif, sebagai upaya
pembinaan atau sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di tempat
kerja. "Saya Ingin sampaikan juga ke Kadin, Apindo, kita sepakat penting mendahulukan
preventif-edukatif," katanya.
Langkah berikutnya, lanjutnya, bagi Pengawas Ketenagakerjaan yakni tindakan represif non
justicial. Hal ini merupakan upaya pemenuhan peraturan UU Ketenagakerjaan, termasuk
kepatuhan PPKM darurat dengan cara memberikan peringatan berupa nota pemeriksaan agar
perusahaan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk PPKM dengan batas
waktu tertentu.
"Setelah itu baru mengambil langkah represif justicial yakni upaya paksa melalui lembaga
pengadilan untuk mematuhi ketentuan peraturan UU Ketenagakerjaan, termasuk ketentuan
PPKM darurat dengan melakukan proses penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku
penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)," imbuhnya.
Dengan tahapan-tahapan tersebut, Ida Fauziyah masih berharap dengan menciptakan iklim
ketenagakerjaan yang kondusif, preventif-edukatif dan seterusnya, suasana kondusif di tengah
PPKM darurat itu bisa tercipta.
Ia kembali menegaskan, PPKM darurat ini membutuhkan komitmen dari semua pihak. Lama atau
tidaknya keberlangsungan PPKM darurat sangat tergantung dari konsistensi seluruh pihak
menjalankan PPKM darurat ini. Semakin tak konsisten semua pihak menjalankannya, tentu
semakin lama proses PPKM darurat ini.
"Jadi lama atau tidak, tergantung dari kita semua. Tidak hanya pemerintah, tapi juga Pemda,
perusahaan, pekerja, masyarakat, seluruhnya punya tanggung jawab besar dan tanggung jawab
sama untuk konsisten menjalankan pelaksanaan PPKM darurat tersebut," pungkasnya.
187
