Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021

MENAKER MINTA PEKERJA KOMORBID DAN IBU HAMIL WFH SAAT PPKM DARURAT

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta perusahaan untuk mengizinkan pekerja yang
memiliki kormobid, ibu hamil, atau menyusui, agar mereka dapat bekerja dari rumah atau Work
From Home (WFH).

"Saya kira ini demi dan atas nama kemanusiaan agar mereka diberi kesempatan kerja dari
rumah," kata Menaker, Ida Fauziyah, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.

Ida juga meminta pekerja yang menggunakan fasilitas kendaraan umum supaya menggunakan
masker rangkap atau double masking agar bisa lebih terlindungi dari COVID-19 varian baru
seperti Delta.

Selanjutnya, ia meminta para pengusaha agar segera memastikan kejelasan terkait kategori jenis
usahanya, dengan cara mengkonsultasikan kepada Dinas Perindustrian atau Satgas Penanganan
COVID-19 setempat. Sehingga dapat dipastikan usahanya masuk pada sektor esensial, non-
esensial, atau kritikal.

"Ini dimaksudkan agar pencegahan dan penanganan COVID-19 di perusahaan sesuai dengan
peraturan yang ada, khususnya selama masa PPKM Darurat," jelasnya.

Tak hanya itu, Menaker Ida juga meminta perusahaan yang berada di Jawa dan Bali agar
melakukan tes COVID-19 secara berkala untuk para pekerjanya dengan metode sampling. Hal
tersebut guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 pada masa PPKM Darurat.
Misalnya bila positivity rate-nya (rasio positif COVID-19) mencapai 10 persen, maka proses kerja
seharusnya dihentikan. Sementara jika positive rate di atas 5 persen, maka yang harus dilakukan
pihak perusahaan adalah dengan memperketat protokol kesehatan.

“Selanjutnya bila positive rate di bawah 5 persen, meskipun masih normal, namun tetap harus
waspada dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Menaker Ida.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badang Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Raditya
Jati, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya melihat sebagian besar institusi masih kurang
dalam menaati penggunaan masker, mencuci tangan, fasilitas hindari kerumunan, dan
pelaksanaan Worf From Office (WFO), serta Work From Home (WFH).

"Jadi kami memerlukan dukungan dari sektor ketenagakerjaan untuk selalu mengingatkan
semua pelaku usaha, Disnaker untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," ujar Raditya.

Dalam upaya pelaksanaan Posko di daerah berjalan baik dan terkendali, BNPB meminta
dukungan Disnaker yang memiliki kewenangan pengaturan ketenagakerjaan mampu mendorong
seluruh masyarakat, khususnya yang tergabung dalam kegiatan ketenagakerjaan bisa
melaksanakan prokes sebaik-baiknya.

Ketua Umum KADIN, Arsjad Rasjid, menyatakan sangat mendukung seluruh program pemerintah
dalam mengatasi COCID-19. Bagi Arsjad, fokus dalam penanganan kesehatan sangatlah penting.

"Kami percaya sekali bahwa untuk memulihkan ekonomi, kita harus membangkitkan kesehatan
terlebih dahulu

Namun, Arsjad meminta kepada pemerintah agar izin operasional industri padat karya tetap
dipertahankan.

Menurutnya, walau pun roda ekonomi berjalan dengan lambat, itu masih lebih baik daripada
sama sekali tidak berjalan. Tak lupa industri padat karya dalam beroperasi harus tetap
menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
189