Page 232 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021

PENGUSAHA BINGUNG ATURAN WFH, MENAKER: KONSULTASI DENGAN PEMDA
SETEMPAT
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta para pengusaha agar segera memastikan
kejelasan terkait kategori jenis usahanya melalui konsultasi kepada Dinas Perindustrian atau
Satgas Penanganan Covid-19 setempat.

Pemerintah sebelumnya telah memutuskan untuk melaksanakan PPKM Darurat di tengah
meningkatnya penambahan kasus baru secara signifikan yang dilaksanakan pada 3-20 Juli 2021
di Jawa dan Bali.

Salah satu cakupan pengetatan adalah seluruh pekerja di sektor non-esensial harus
melaksanakan bekerja dari rumah (work from home). Sebaliknya bagi pekerja sektor esensial
dan kritikal dapat

"Ini dimaksudkan agar pencegahan dan penanganan Covid-19 di perusahaan sesuai dengan
peraturan yang ada, khususnya selama masa PPKM Darurat," katanya, dikutip dari keterangan
resminya, Jumat (9/7/2021).

Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badang Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya
Jati, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya melihat sebagaian besar institusi masih kurang
dalam menaati penggunaan masker, mencuci tangan, fasilitas hindari kerumunan, dan
pelaksanaan Work from Office (WFO), serta Work from Home (WFH).

"Jadi kami memerlukan dukungan dari sektor ketenagakerjaan untuk selalu mengingatkan
semua pelaku usaha, Disnaker untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," ujar Raditya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mendukung seluruh program pemerintah dalam
mengatasi Covid-19.
"Kami percaya sekali bahwa untuk memulihkan ekonomi, kita harus membangkitkan kesehatan
terlebih dahulu,” tekannya.

Namun, Arsjad meminta kepada pemerintah agar izin operasional industri padat karya tetap
dipertahankan. Menurutnya, meski roda ekonomi berjalan dengan lambat, ekonomi tetap harus
berjalan karena banyak pekerja yang bergantung terhadap industri padat karya.

Senada, Kabid Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Harijanto juga
mendukung pernyataan Ketua Umum Kadin agar pemerintah mempertahankan industri padat
karya dengan dua alasan.

Pertama, Apindo tidak mempersoalkan jika terjadi pengurangan 50 pada staf produksi/pabrik
dan 10 persen untuk staf di kantor atau pelayanan administrasi perkantoran sebagaimana
instruksi yang dikeluarkan Mendagri Nomor 18 Tahun 2021.

Ia menekankan hal tersebut untuk mencegah kebingungan pelaku usaha yang berada di
lapangan karena munculnya tafsir atas instruksi tersebut bahwa yang dimaksud 50 persen itu
produksinya, bukan staf produksinya.

"Karena kalau produksinya yang berkurang 50 persen, kalau berkurang sampe segitu, maka tidak
berjalan sama sekali, semua pabrik bisa gulung tikar karena industri garmen, industri sepatu
yang padat karya itu prosesnya ban berjalan. Jadi tidak mungkin [produksi dikurangi sampai 50
persen], dan itu sudah diketahui oleh pemerintah," kata Harijanto.

Kedua, karena ekspor padat karya masih dizinkan sejak awal, maka para pelaku industri ini sudah
membuat komitmenpengiriman kepada pihak pembeli di luar negeri yang keadaannya sudah
normal, seperti Amerika, China, dan Eropa."Jadi delivery itu harus tetap berjalan," ucapnya.
231