Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JULI 2021

"Kondisi keuangan pusat perbelanjaan sudah dapat dipastikan akan mengalami defisit selama
pemberlakuan PPKM Darurat. Hal itu disebabkan dari sisi penerimaan akan berkurang lantaran
harus banyak memberikan bantuan kepada para penyewa (tenant) di dalam mal,” ujar Ketua
Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja kepada MNC Portal
Indonesia.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran relatif tidak berkurang sebab tetap harus membayar
berbagai biaya kewajiban meskipun Pusat Perbelanjaan tidak beroperasi.

Berikut fakta ancaman PHK pekerja Mal akibat PPKM Darurat yang telah dirangkum Okezone,
Sabtu (10/7/2021):

1. Pajak Retribusi Tidak Berkurang

Dia menyebutkan, biaya wajib tersebut antara lain seperti gaji atau upah pegawai, listrik, gas,
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame dan sebagainya.

“Berbagai biaya dan retribusi/pajak jumlahnya tidak berkurang meski pusat perbelanjaan tidak
beroperasional (tutup),” jelas dia.

2. Pengeluaran Perusahaan Membengkak

Alphonzus menyampaikan apabila penerapan PPKM darurat nantinya diperpanjang, maka
pengeluaran perusahaan akan membengkak karena tidak diimbangi dengan pendapatan.

Sehingga jika hal itu terjadi, maka mengharuskan pengelola Pusat Perbelanjaan mengambil jalan
alternatif guna menyelamatkan kondisi perusahaan.

3. Potensi PHK Karyawan

Dia menyebut mau tidak mau salah satu cara supaya efisiensi pengeluaran tetap terjaga harus
merumahkan para pekerja yang mana berpotensi untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK).

“Ada sebanyak 84 ribu pekerja mal akan berpotensi kena PHK, apabila PPKM darurat Jawa-Bali
diperpanjang oleh pemerintah,” kata Alphonzus.
4. Potensi Terkena PHK Karyawan 30%

Dia menambahkan jumlah karyawan Pusat Perbelanjaan di seluruh Indonesia ada sekitar
280.000 orang (tidak termasuk karyawan penyewa/tenant).

Dari jumah karyawan tersebut memiliki potensi yang dirumahkan atau terkena PHK sekitar 30%.

229