Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 122
PENGUSAHA: KENAIKAN CUKAI 17 PERSEN DI 2021 BEBANI INDUSTRI ROKOK
Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) berpendapat,
beredarnya isu mengenai kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 17 persen tahun depan
sebaiknya disikapi dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Pasalnya, sampai
saat ini informasi tersebut sumbernya belum jelas.
Ketua umum Perkumpulan GAPPRI, Henry Najoan berharap informasi yang marak tersebut tidak
benar, mengingat Industri Hasil Tembakau (IHT) termasuk salah satu yang terpukul dan
menderita akibat wabah Covid-19.
"Seharusnya pemerintah melindungi IHT dengan cara tidak menaikan cukai rokok alias status
quo pada 2021 mendatang," kata Henry Najoan dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu
(25/10/2020).
Menurut Henry Najoan, pemerintah saat ini tengah fokus melakukan program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Bilamana pemerintah tidak menaikan cukai
rokok, maka pemerintah memang serius dan berkomitmen menyelamatkan ratusan ribu hingga
jutaan tenaga kerja di sektor industri rokok dan perkebunan tembakau.
"Sebaliknya, jika pemerintah menaikan cukai rokok hanya akan menambah beban industri
nasional," imbuhnya.
Berdasarkan catatan Perkumpulan GAPPRI, saat ini perekonomian kita sedang mengalami resesi.
Sementara pada 2021 itu kemungkinan baru masuk masa recovery atau pemulihan ekonomi.
Apalagi wabah Covid-19 belum tahu kapan akan berakhir.
Oleh karena itu, Perkumpulan GAPPRI meminta pemerintah khususnya Kementerian Keuangan
agar jangan membuat regulasi yang melemahkan kelangsungan industri hasil tembakau
nasional," kata Henry Najoan.
"Perkumpulan GAPPRI juga berharap pada 2021 tidak ada kenaikan tarif cukai, tetap
mempertahankan jumlah layer industri tetap 10 layer dan juga mempertahankan Harga Jual
Eceran (HJE)," imbuh Henry menegaskan.
Perkumpulan GAPPRI yang merupakan konfederasi IHT jenis produk khas tembakau Indonesia,
yaitu kretek, beranggotakan pabrikan golongan I, golongan II, dan golongan III (besar,
menengah, dan kecil) yang menguasai market share dalam negeri sebesar 70 persen itu
mengkhawatirkan masa depan IHT nasional apabila isu kenaikan cukai sebesar 17 persen
terwujud di tengah pertumbuhan ekonomi yang minus saat ini.
"Sebab, pemerintah dalam melakukan optimalisasi penerimaan melalui kenaikan tarif cukai ke
depan harus mempertimbangkan indikator ekonomi, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi serta
kondisi daya saing," ujar Henry Najoan.
Henry Najoan meyakini bapak Presiden Jokowi secara bijak akan mempertimbangkan masukan
Perkumpulan GAPPRI demi kelangsungan usaha IHT, mengingat IHT sebagai bagian dari anak
bangsa yang saat ini mengalami kondisi sulitnya ekonomi di tengah pandemi Covid-19, terus
berupaya menjaga kelangsungan nadi dan pembangunan dari cukai dan pajak IHT yang cukup
signifikan.
"Juga terjaganya penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja dalam negeri, nafkah bagi petani
dan pekerja perkebunan tembakau dan cengkeh serta pemiliknya dan pekerja distribusi sampai
pedagang kaki lima serta terjaga berbagai kegiatan di sepanjang rantai pasok IHT," pungkas
Henry Najoan. *.
121
