Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 213
Ringkasan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menemukan adanya pungutan liar berupa
praktik pemerasan yang dilakukan perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
senilai Rp 50 juta.
Praktik pemerasan ini ditemukan saat kembali melaksanakan Ujian Employment Permit System-
Test of Proficientcy in Korean Computer Based Test (EPS-TOPIK CBT) Umum sektor Manufaktur
2020.
BP2MI TEMUKAN AKSI PEMERASAN TERHADAP CALON PEKERJA MIGRAN,
NILAINYA CAPAI RP 50 JUTA
Jakarta - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menemukan adanya pungutan
liar berupa praktik pemerasan yang dilakukan perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) senilai Rp 50 juta.
Praktik pemerasan ini ditemukan saat kembali melaksanakan Ujian Employment Permit System-
Test of Proficientcy in Korean Computer Based Test (EPS-TOPIK CBT) Umum sektor Manufaktur
2020.
"Ini pemerasan kepada PMI. Ini sudah lewat dari ketentuan saya akan periksa P3MInya, kalian
jangan takut. Ini tidak akan membatalkan keberangkatan, kalian punya hak untuk berangkat.
Perusahaan akan saya tegur karena menindas Pekerja Migran Indonesia," tegasnya dalam
keterangan tertulis, Sabtu (24/10/2020).
Benny menyampaikan, saat ini ujian CBT Korea gelombang I diikuti 8.640 peserta ujian yang
dilaksanakan di dua tempat, yakni Semarang sebanyak 5.760 peserta dan di Jakarta sebanyak
2.880 orang.
Dia juga berpesan kepada pekerja migran Indonesia, agar selama bekerja di Korea harus
menjaga nama baik Indonesia, dan bekerja baik. Para Pekerja Migran harus ada kesadaran atas
kontrak kerja, kerjaan harus sesuai dengan kontraknya.
"Mudah-mudahan adik-adik dapat bekerja dengan baik sesuai dengan kontrak kerja jaga nama
baik keluarga dan negara Indonesia dan patuhi peraturan hukum di negara penempatan,"
imbuhnya.
Menurut dia, bekerja di luar negeri adalah hak warga negara Indonesia (WNI). Kewajiban
lemerintah adalah memfasilitasinya, idealnya adalah jika di dalam negeri tersedia lapangan
pekerjaan cukup mungkin bisa bekerja di negeri sendiri sehingga tidak perlu menjadi pekerja
migran.
"Mudahan dengan adanya Omnibus Law (UU Cipta Kerja) yaitu sebuah Undang-undang yang
menjamin adanya ketersediaan lapangan kerja yang cukup. Percayalah Omnibus Law adalah
upaya pemerintah untuk menyederhanakan jam kerja dan investasi, yang berpotensi membuka
lapangan pekerjaan seluas-luasnya," ujar Benny.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi administratif berupa skorsing
kepada dua Perusahaan Penempatan Pekerja Migra n Indonesia (P3MI), yakni PT BM dan PT
ASR, yang terbukti melakukan berbagai pelanggaran dalam proses penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI).
"Sanksi skorsing diberikan sebagai salah satu upaya Kemnaker untuk meningkatkan pelindungan
pekerja migran dan melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap P3MI," kata Dirjen
212
