Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 214
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK)
Kemnaker, Suhartono, Selasa (20/10/2020).
Ia menjelaskan PT BM diberikan sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran dengan
menempatkan 83 PMI tak sesuai jabatan dan jenis pelanggaran sebagaimana tercantum dalam
perjanjian kerja, serta tidak memenuhi hak-hak PMI yang seharusnya diterima. Sedangkan PT
ASR dijatuhkan sanksi atas pelanggaran yang sama terhadap 16 PMI.
"Sanksi kepada dua perusahaan ini berdasarkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pengenaan Saksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan PMI dan
UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, " ujarnya.
Agar sanksi berjalan efektif, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI), Imigrasi, dan Dinas yang bertanggung jawab di bidang
Ketenagakerjaan provinsi, kabupaten/kota, serta stakeholder terkait.
Maka Kemnaker terus berkomitmen meningkatkan pelindungan terhadap pekerja migran dengan
melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penempatan.
"Kemnaker akan menindak tegas terhadap setiap pelanggaran, dan akan menindaklanjuti setiap
bentuk pelanggaran pidana ketenagakerjaan melalui kordinasi dengan kepolisian," tegasnya.
213
