Page 259 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020
P. 259
TOLAK KENAIKAN CUKAI ROKOK, BURUH SIAP DEMO
Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(PP FSP RTMM - SPSI) mengancam akan melakukan aksi demo, menyusul rencana Pemerintah
yang akan menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) 2021 sebesar 13 - 20 persen.
Sebelumnya, diketahui bahwa Pemerintah telah menunda pengumuman kenaikan cukai yang
biasanya dilakukan pada awal Oktober tiap tahunnya.
Ketua Umum RTMM - SPSI Sudarto menegaskan kenaikan cukai di tahun 2020 sejatinya sudah
cukup mencekik dan menekan Industri Hasil Tembakau (IHT), ditambah dengan mewabahnya
pandemi COVID-19. Situasi ini berimbas pada pekerja dan anggota yang terlibat dalam industri
ini.
"Penurunan produksi telah menyebabkan penurunan penghasilan, kesejahteraan dan tentu daya
beli pekerja. Pemerintah butuh penerimaan cukai dan pajak hasil tembakau, akan tetapi pekerja
juga butuh kelangsungan bekerja dan penghidupan yang layak," tegas Sudarto saat dihubungi
wartawan (23/10/2020).
Sudarto mengaku bahwa sebelumnya telah menyampaikan aspirasinya dengan mengirimkan
surat yang ditujukan kepada Presiden Jokowi pada 9 September 2020 lalu dengan tembusan
kepada Kepala Staf Kepresidenan RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal dan Direktur
Jenderal Bea Cukai. Masifnya informasi kenaikan cukai saat ini mengindikasikan surat tersebut
tidak diperhatikan sama sekali oleh Pemerintah.
Melalui surat tersebut, pihaknya memohon perlindungan atas hilangnya pekerjaan anggota
RTMM yang bekerja di IHT akibat pabrik yang tutup dikarenakan regulasi dan kebijakan yang
tidak adil sehingga pekerja buruh menjadi korbannya.
"IHT bukanlah sapi perah bagi penerimaan negara tanpa ada stimulus yang signifikan untuk bisa
bertahan walau alasan kesehatan selalu menjadi pertimbangan utama. Pengusaha bisa menutup
industrinya dan mengalihkan usahanya pada sektor lain tetapi bagaimana dengan pekerja
dengan tingkat pendidikan rendah dan ketrampilan terbatas," ujar Sudarto.
Untuk itu FSP RTMM-SPSI yang menaungi dan mewakili 148.693 pekerja industri hasil tembakau
Indonesia mendesak Pemerintah untuk mengambil kebijakan berimbang atas regulasi dan
kenaikan cukai rokok di tahun depan. Pertama, agar membatalkan rencana kenaikan cukai hasil
tembakau dan HJE pada tahun 2021 karena akan berdampak langsung pada pekerja industri
hasil tembakau.
Kedua, meminta Menteri Keuangan agar melibatkan Kementerian terkait dalam mengambil
kebijakan cukai, di antaranya Kementerian Tanaga Kerja, Kementerian Perindustrian,
Kementerian Pertanian serta melibatkan pemangku kepentingan lainnya di antaranya
inHT/pengusaha, asosiasi IHT, pekerja/buruh dalam hal ini diwakili serikat pekerja FSP RTMM-
SPSI, petani dan seluruh pihak terkait lainnya.
"Terakhir untuk melindungi industri rokok kretek sebagai industri khas Indonesia dan padat karya
yang paling rentan terkena program efisiensi di IHT," kata Sudarto.
Sebelumnya, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Moefti juga
menyatakan hal yang sama untuk menolak kenaikan cukai rokok 2021. Gaprindo meminta
pemerintah memberikan waktu pemulihan bagi pelaku industri yang tengah terpukul akibat
pandemi dan kenaikan cukai tahun ini.
"Jangan sampai dihantam lagi dengan kenaikan cukai yang tinggi. Buat kami, kalau benar naik
19 persen itu tinggi sekali, sangat berat," kata Muhaimin.
258
