Page 263 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 OKTOBER 2020

mengingatkan jika pandemi COVID-19 belum selesai jadi teman-teman harus menerapkan
protokol kesehatan. Karena kebebasan seseorang itu dibatasi kebebasan orang lain, jadi tetap
menghargai dan tidak anarkis," imbuhnya.

Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mengatakan jika ada jalan lain jika ingin memprotes
kebijakan tersebut. "Kalau undang-undang tersebut dirasa kurang seaspiratif yang diinginkan
teman-teman, maka saya sampaikan kita terbuka untuk membahasnya dalam peraturan
pemerintah. Teman-teman juga bisa melakukan yudisial rivew," jelasnya.

Lebih lanjut, Ida mengungkapkan jika UU Cipta Kerja sudah diserahkan kepada Presiden Joko
Widodo untuk ditandatangani. "Undang-undang Cipta Kerja ini sudah diserahkan oleh DPR ke
Pemerintah, Pak Presiden pada waktunya akan menandatangani itu dan diundangkan di
lembaran negara. Meskipun tidak diundangkan presiden pun selama 30 hari undang-undang ini
secara otomatis akan berlaku," ungkapnya.

Sementara tugas kementrian di kabinet sekarang ada merancang Peraturan Pemerintah (PP)
sebagai peraturan operasional dari undang-undang Cipta Kerja. "Kami sudah memulai Kick Off
dengan mengundang forum Tripartit, SPSB (Serikat Petani Simalingkar Bersatu) dan pengusaha.
Kita juga bersepakat jika teman-teman pengusaha dan serikat buruh bersama-sama
merumuskan Peraturan Pemerintah," terang Ida.

Wakil Ketua DPP PKB bidang Kesejahteraan Rakyat ini menjelaskan ada 4 PP yang akan disiapkan
dan sudah mulai dirancang. "Peraturan pemerintah tersebut diantaranya mengatur tentang PKA
(Penarikan Pekerja Anak), tentang PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), tentang waktu
istirahat, hubungan kerja dan tentang pesangon kerja," pungkasnya.

Ida Fauziyah Sutiaji Malang Virus Corona di Indonesia Omnibus Law UU Cipta Kerja Menaker
1603517069555273651 0 0 2020 (c) PT Dynamo Media Network Version 1.1.300.

262